Teheran – Iran, Amerika Serikat, dan Lebanon sepakat untuk membentuk sebuah komite gabungan strategis yang bertujuan untuk menjamin dan memantau kedaulatan nasional Lebanon. Inisiatif ini diumumkan langsung oleh Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, pada Selasa (30/6), sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut.
Dalam keterangannya, Ghalibaf menjelaskan bahwa perwakilan Iran dalam komite tersebut akan diwakili oleh Duta Besar Iran untuk Lebanon. Langkah ini diambil sebagai mekanisme pengawasan bersama untuk memastikan bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dicapai dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, mengingat situasi keamanan di Lebanon yang sempat memanas dalam beberapa bulan terakhir.
Selain isu kedaulatan, perundingan ini juga menyentuh aspek ekonomi, terutama terkait kebijakan sanksi. Ghalibaf menegaskan bahwa pemberian izin oleh Amerika Serikat bagi penjualan minyak Iran akan terus diperpanjang selama proses perundingan berlangsung. Menurutnya, keberlanjutan izin ini menjadi indikator penting dalam upaya mencapai kesepakatan final yang mencakup pencabutan sanksi primer maupun sekunder terhadap Iran.
Namun, pihak Iran menegaskan bahwa pembahasan mengenai kesepakatan final masih memerlukan waktu. Ghalibaf menyatakan bahwa saat ini para pihak belum masuk ke tahap negosiasi kesepakatan akhir karena masih terdapat sejumlah ketentuan dalam nota kesepahaman yang belum sepenuhnya dieksekusi oleh pihak-pihak terkait.
Sebelum pengumuman ini, Office of Foreign Assets Control (OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan lisensi umum. Lisensi tersebut memberikan izin bagi kegiatan produksi, penjualan, hingga pengiriman minyak mentah dan produk petrokimia Iran yang berlaku hingga 21 Agustus mendatang. Kebijakan ini dipandang sebagai sinyal positif dalam normalisasi hubungan ekonomi terbatas selama masa transisi.
Langkah diplomatik ini berakar pada nota kesepahaman yang ditandatangani secara jarak jauh pada 18 Juni lalu. Dokumen tersebut secara spesifik mengatur penghentian konflik militer yang telah berlangsung sejak akhir Februari. Selain itu, kesepakatan ini memuat jadwal detail mengenai pencabutan blokade laut di pelabuhan-pelabuhan Iran, serta komitmen Iran untuk memulihkan kembali aktivitas pelayaran internasional di Selat Hormuz yang sangat vital bagi perdagangan global.