Internasional

Iran Bekukan Kesepakatan dengan AS Usai Serangan Mematikan di Hormuz

Ringkasan

  • Iran menangguhkan MoU dengan AS pada 18 Juli 2026 setelah serangan udara menewaskan 50 orang dan melukai 500 lebih.

Iran secara resmi menghentikan pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) dengan Amerika Serikat pada Sabtu, 18 Juli 2026. Keputusan itu diambil menyusul serangkaian serangan udara Washington yang telah menewaskan sedikitnya 50 warga Iran dan melukai lebih dari 500 lainnya sejak 6 Juli.

Kementerian Kesehatan Iran mengumumkan angka korban tersebut beberapa jam setelah Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) melancarkan gelombang serangan udara untuk malam ketujuh berturut-turut ke sejumlah target di wilayahnya. Serangan terbaru menghantam infrastruktur sipil, termasuk fasilitas desalinasi yang memutus akses air bersih bagi sekitar 10 ribu penduduk.

MoU yang dimaksud adalah kesepakatan Islamabad yang diteken kedua negara pada pertengahan Juni 2026. Kesepakatan itu mengatur pembagian tanggung jawab pengamanan lalu lintas pelayaran komersial di Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling krusial di dunia. Iran mendapat peran mengelola navigasi di selat tersebut sebagai bagian dari komitmen bersama.

Ketegangan bermula ketika Presiden AS Donald Trump menyatakan MoU telah "berakhir" dalam KTT NATO di Ankara sekitar 10 hari sebelum penghentian resmi oleh Iran. Trump menuduh Teheran menyerang kapal tanker di sekitar Selat Hormuz. Washington lantas memberlakukan kembali blokade laut terhadap pelabuhan Iran dan mencabut pengecualian sanksi ekspor minyak yang sebelumnya diberikan.

Iran membalas dengan menuduh AS melanggar setiap aspek MoU dalam sepekan terakhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menegaskan negaranya tidak menghendaki perang dan hanya mempertahankan diri dari konflik yang dipaksakan. Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref menilai serangan AS terjadi bahkan sebelum kesepakatan benar-benar berjalan.

Bagi Indonesia, eskalasi di Selat Hormuz memiliki dampak langsung terhadap ekonomi nasional. Sebagai negara pengimpor minyak dan gas yang mayoritas pasokannya melewati selat tersebut, gangguan navigasi berpotensi mengerek harga energi domestik. Volatilitas harga minyak global akibat konflik ini dapat memperlemah nilai tukar rupiah dan memperbesar subsidi BBM pemerintah.

Produsen teknologi dan logistik Tanah Air juga terancam. Rantai pasok komponen elektronik dari Timur Tengah dan Eropa melalui rute laut tersebut berisiko tertunda. Startup logistik Indonesia yang mengandalkan efisiensi biaya kirim internasional akan merasakan tekanan jika premi asuransi pelayaran naik drastis.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyatakan AS telah melanggar dan menangguhkan seluruh komitmen dalam kerangka MoU Islamabad. "Amerika Serikat telah melanggar dan menangguhkan seluruh komitmennya dalam kerangka MoU Islamabad," kata Gharibabadi. Ia menambahkan Iran menghentikan kewajibannya sebagai balasan dan kini fokus mempertahankan negara.

Serangan terus meluas ke negara-negara Teluk. Iran meluncurkan drone dan rudal ke sekutu AS di kawasan tersebut. Kuwait menutup wilayah udaranya setelah dua fasilitas listrik dan desalinasi menjadi sasaran. Sirene udara berbunyi di Bahrain, sementara Yordania mencegat 10 rudal balistik Iran.

CENTCOM kembali menyerang wilayah Sirik dan Hajiabad di Provinsi Hormozgan pada Ahad dini hari, 19 Juli 2026. Militer AS menyebut operasi atas perintah Trump itu bertujuan mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran dan menghukum Garda Revolusi yang menyerang personel AS di Yordania.

Ke depan, terbuka kemungkinan blokade total di Selat Hormuz jika diplomasi gagal. Harga minyak dapat melonjak di atas 100 dolar per barel dalam hitungan pekan. Indonesia perlu mengaktifkan cadangan strategis dan diversifikasi rute impor dari Rusia atau Afrika untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri.

Mengapa Ini Penting

Konflik ini langsung menekan rantai pasok energi Indonesia karena sebagian besar impor minyak melewati Selat Hormuz. Kenaikan harga minyak akan membebani APBN melalui subsidi BBM dan berdampak pada inflasi masyarakat luas. Startup logistik dan sektor manufaktur dalam negeri terancam biaya kirim dan asuransi yang melonjak. Pemerintah perlu memitigasi lewat diversifikasi rute dan percepatan transisi energi agar ketahanan nasional tidak bergantung pada kestabilan Timur Tengah.

Sumber Asli
Tempo Dunia
Tanggal
19 Juli 2026
Waktu Baca
4 menit