Teheran - Iran dan Oman secara resmi menyepakati untuk melanjutkan rangkaian konsultasi menyeluruh terkait situasi keamanan di Selat Hormuz, perairan strategis yang kembali ditutup menyusul eskalasi ketegangan militer di Timur Tengah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengungkapkan kesepakatan tersebut pada hari Minggu setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ke Muscat. Menurut Baghaei, kedua negara akan menggelar dialog di tingkat politik, hukum, dan teknis guna mencapai pemahaman bersama mengenai jaminan keselamatan navigasi di selat tersebut.
Selat Hormuz merupakan jalur pintu masuk utama bagi ekspor minyak mentah dan gas alam cair (LNG) dari negara-negara Teluk ke pasar global. Data industri menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari pasokan minyak dunia dan mayoritas LNG dari Qatar serta Uni Emirat Arab melewati perairan sempit ini setiap hari. Penutupan yang diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) berpotensi mengganggu rantai pasok energi internasional dan memicu volatilitas harga komoditas di berbagai benua.
Dalam keterangannya, Baghaei menegaskan bahwa pengelolaan masa depan Selat Hormuz harus ditentukan melalui konsultasi bilateral antara Iran dan Oman. Hal ini harus mempertimbangkan situasi beberapa bulan terakhir, termasuk tindakan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memperkeruh stabilitas kawasan. Penekanan pada pendekatan hukum dan teknis mencerminkan keinginan Teheran untuk memberikan legitimasi internasional terhadap langkah pengamanan selat yang mereka inisiasi.
Qatar turut berpartisipasi dalam konsultasi tersebut sebagai salah satu negara mediator dalam dialog antara Iran dan Amerika Serikat. Kehadiran Doha menunjukkan upaya multilateral untuk meredam krisis melalui jalur diplomasi, mengingat Qatar memiliki kepentingan langsung terhadap kelancaran pengapalan LNG yang menjadi tulang punggung ekonominya. Peran mediator yang dimainkan oleh Oman dan Qatar juga menggarisbawahi kompleksitas aliansi di kawasan Teluk yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan Washington.
Sebelumnya, IRGC secara resmi mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga berakhirnya campur tangan AS di kawasan tersebut. Pernyataan tegas bahwa "Tidak ada kapal yang boleh melewati Selat Hormuz" mencerminkan sikap keras Teheran terhadap apa yang mereka anggap sebagai provokasi eksternal. Meski demikian, laporan terpisah dari kementerian terkait menyebutkan beberapa kapal tanker LNG tetap melintasi selat di tengah konflik, menunjukkan adanya ambiguitas dalam implementasi kebijakan penutupan di lapangan.
Pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Oman untuk membahas secara langsung situasi selat tersebut. Oman selama ini berperan sebagai jembatan komunikasi antara Iran dan negara-negara Barat karena posisi geografisnya di selatan selat serta hubungan diplomatik yang relatif baik dengan kedua belah pihak. Kunjungan mendadak tersebut menjadi sinyal bahwa diplomasi masih menjadi opsi utama sebelum terjadinya eskalasi militer yang lebih luas di perairan strategis itu.
Dari perspektif geopolitik, penutupan Hormuz bukan sekadar isu regional, melainkan memiliki dampak sistemik terhadap ekonomi global. Kenaikan harga energi akibat gangguan pasokan dapat memicu inflasi di negara-negara importir seperti Indonesia dan memperlambat pemulihan ekonomi pasca krisis. Selain itu, ketegangan ini mendorong percepatan pengembangan teknologi pemantauan maritim berbasis kecerdasan buatan untuk memetakan risiko rute pengiriman secara real-time.
Bagi Indonesia, stabilitas Selat Hormuz sangat krusial karena negara mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak dan LNG dari Timur Tengah. Gangguan navigasi dapat berdampak langsung pada biaya logistik nasional dan ketahanan energi jangka panjang. Oleh karena itu, perkembangan konsultasi Oman-Iran perlu dicermati oleh pembuat kebijakan serta pelaku industri sebagai indikator awal pemulihan rantai pasok global.
Ke depan, konsultasi tingkat teknis diharapkan dapat menghasilkan mekanisme jaminan keselamatan navigasi yang mengikat dan transparan. Masyarakat internasional menanti apakah penutupan bersifat simbolis atau benar-benar akan diberlakukan secara ketat, serta bagaimana peran mediator dapat meredakan krisis sebelum berdampak luas pada ekonomi dunia. Kerja sama regional semacam ini mungkin menjadi cetak biru penyelesaian sengketa maritim di masa depan.