Peningkatan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz mencapai titik baru setelah Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen Iran sekaligus negosiator utama dalam perundingan dengan Washington, menyatakan bahwa era kesepakatan sepihak telah usai. Melalui akun resminya di platform X pada Minggu dini hari waktu setempat, Ghalibaf menulis peringatan keras: "Era kesepakatan sepihak telah berakhir. Kami sudah memperingatkan Anda, tepati janji Anda atau tanggung akibatnya. Kenyataan sudah di depan mata." Pernyataan tersebut disertai gambar kutipan Pasal 5 dari Memorandum of Understanding (MOU) Islamabad yang ditandatangani kedua pihak pada 18 Juni lalu.
MOU Islamabad merupakan kesepakatan perdamaian yang dirancang untuk meredakan ketegangan militer di kawasan Teluk. Pasal 5 dokumen tersebut secara spesifik mengatur pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Frasa "Republik Islam Iran akan membuat pengaturan" dalam pasal itu menegaskan tanggung jawab Teheran untuk memastikan kelancaran navigasi, namun pernyataan Ghalibaf kini mempertanyakan komitmen timbal balik dari pihak AS yang dianggap selama ini merugikan Iran melalui kebijakan sepihak.
Serangkaian aksi militer terbaru menjadi latar belakang peringatan tersebut. Iran dilaporkan melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pangkalan serta instalasi militer Amerika Serikat di beberapa negara Teluk. Sebagai respons, AS melakukan babak ketiga serangan yang menyasar instalasi radar, sistem rudal, dan drone di wilayah selatan Iran. Eskalasi ini mengindikasikan bahwa saluran diplomasi mulai diiringi dengan demonstrasi kekuatan bersenjata yang berbahaya.
Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam keterangannya menyebut serangan balasan tersebut dilakukan untuk membalas tindakan Iran yang menembaki kapal dagang di Selat Hormuz dan menutup jalur laut strategis tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan. Satu orang dilaporkan hilang akibat insiden penembakan tersebut. Penutupan selat secara sepihak oleh Iran memicu kekhawatiran global karena sekitar seperlima perdagangan minyak dunia melewati perairan tersebut.
Dari perspektif geopolitik, ancaman berakhirnya kesepakatan sepihak mencerminkan pergeseran paradigma dalam hubungan internasional kawasan. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat kerap mendikte kesepakatan keamanan tanpa konsesi setara bagi pihak lain, termasuk dalam kasus penarikan dari kesepakatan nuklir 2015. Iran kini menuntut kemitraan yang setara dan memperingatkan bahwa pelanggaran janji akan berujung pada konsekuensi nyata di lapangan. Hal ini dapat mengubah peta kekuatan di Timur Tengah dan mempengaruhi sekutu AS di GCC.
Dampak dari konflik ini melampaui batas regional. Penutupan Selat Hormuz berpotensi mengganggu pasokan energi global, yang pada gilirannya akan menaikkan harga minyak mentah dan gas alam. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kenaikan harga energi dapat memperbesar defisit neraca perdagangan dan melemahkan nilai tukar rupiah. Sektor industri, termasuk teknologi dan manufaktur digital, sangat sensitif terhadap volatilitas biaya listrik dan logistik.
Secara khusus bagi ekosistem teknologi Indonesia, ketidakstabilan di Timur Tengah merupakan pengingat akan rentannya rantai pasok komponen elektronik dan operasional pusat data. Kenaikan harga bahan bakar memperbesar beban operasional penyedia layanan awan (cloud) dan memperlambat ekspansi infrastruktur digital nasional. Oleh karena itu, penguatan diplomasi multilateral dan investasi energi terbarukan menjadi penting agar sektor teknologi Tanah Air tidak terjebak dalam gejolak geopolitik luar negeri.
Menyikapi situasi tersebut, masyarakat internasional dan organisasi maritim dunia menyerukan agar kedua belah pihak segera kembali ke meja perundingan dan mematuhi ketentuan MOU Islamabad. Ghalibaf telah menekankan kesiapan Iran untuk pertahanan total, namun tetap membuka ruang negosiasi asalkan AS menepati janji. Perkembangan hari-hari ke depan akan menentukan apakah Selat Hormuz kembali dibuka untuk perdagangan bebas atau terjebak dalam krisis yang lebih dalam.