Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melontarkan sindiran terbuka kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait wacana pengenaan biaya 20 persen bagi kapal kargo yang melintasi Selat Hormuz. Sindiran tersebut ia sampaikan melalui unggahan di platform X pada Selasa (14/7), menyusul pernyataan Trump yang mengklaim AS akan mengambil alih operasi keamanan di selat strategis tersebut.
Menurut Araghchi, gagasan untuk memungut biaya atas jasa pengamanan pelayaran sebenarnya bukan ide baru. Iran lah yang pertama kali mengusulkan kompensasi bagi pihak yang menjamin keamanan kapal komersial di perairan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengendalian Selat Hormuz tetap berada di tangan Teheran, merujuk pada nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Juni lalu.
Ketegangan ini bermula ketika Trump menyatakan kepada stasiun televisi Fox News bahwa Washington akan menjaga jalur pelayaran Hormuz dan menuntut pembayaran dari negara-negara yang memanfaatkan perlindungan keamanan tersebut. Orang nomor satu di Gedung Putih itu beralasan, penempatan personel militer AS di kawasan tersebut membuahkan risiko besar sehingga layak mendapatkan imbalan finansial yang signifikan.
Selat Hormuz bukan sekadar jalur distribusi minyak mentah. Bagi ekosistem teknologi global, perairan ini merupakan arteri utama bagi rantai pasok komponen elektronik, semikonduktor, hingga perangkat keras jaringan yang diproduksi di Asia Timur dan dikirim ke pasar Eropa maupun Amerika. Gangguan tarif atau blokade di sini berpotensi memicu efek domino pada harga perangkat teknologi konsumen.
Trump juga mengancam akan mengaktifkan kembali blokade terhadap kapal yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Iran. Kebijakan tersebut resmi berlaku pada Selasa (14/7), memperkeruh situasi diplomasi yang sudah tegang sejak perundingan MoU Juni tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa perebutan pengaruh atas jalur logistik maritim kini menjadi instrumen politik baru antara Washington dan Teheran.
Bagi Indonesia, gejolak di Selat Hormuz membawa implikasi langsung terhadap biaya logistik impor perangkat teknologi. Sebagian besar komponen smartphone, laptop, hingga server untuk pusat data di Tanah Air masih bergantung pada rute pengiriman internasional yang melewati Timur Tengah. Jika tarif pelayaran naik, produsen terpaksa mengerek harga jual atau memangkas margin keuntungan.
Di sisi lain, lonjakan harga energi akibat ketidakpastian di Hormuz akan berdampak pada operasional pusat data lokal. Indonesia sedang gencar membangun infrastruktur digital dan kecerdasan buatan (AI), yang notabene sangat rakus listrik. Kenaikan biaya bahan bakar untuk pembangkit listrik akan menekan biaya operasional penyedia layanan cloud dalam negeri.
Berbeda dengan rute domestik seperti Selat Malaka yang dijaga oleh kerja sama multilateral, Hormuz kini diperebutkan sebagai sumber pendapatan sepihak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan perlu mengantisipasi volatilitas harga angkut barang elektronik dalam beberapa bulan ke depan.
"POTUS benar sekali. Siapa pun yang menyediakan jalur pelayaran yang aman dan menjamin kapal-kapal komersial melintas Selat Hormuz harus diberi kompensasi atas jasanya," tulis Araghchi dalam unggahannya. Namun, ia dengan gamblang mengejek besaran angka yang dipatok Trump.
"Dua puluh persen itu berlebihan. Kami akan adil," cetus Menlu Iran tersebut. Sementara itu, Trump bersikeras bahwa AS berhak menikmati profit dari pengamanan jalur tersebut. "Kita akan menjaganya. Kita akan dibayar untuk menjaganya, sejumlah besar uang. Kita ingin mendapatkan penggantian biaya karena telah menempatkan orang-orang kita dalam bahaya," ucapnya.
Proyeksi ke depan, wacana tarif 20 persen ini pada akhirnya hanya akan menjadi gertakan politik mengingat tata kelola maritim internasional diatur oleh konvensi PBB. Namun, ancaman blokade kapal Iran bisa saja memperlambat distribusi kargo non-minyak yang menyangkut sektor teknologi.
Perusahaan logistik dan vendor teknologi di Indonesia disarankan untuk mulai memetakan rute alternatif atau menambah buffer inventory komponen krusial. Jika ketegangan tidak segera mereda, konsumen dalam negeri berisiko merasakan langsung kenaikan harga gadget menjelang akhir tahun.