Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengeluarkan pernyataan tegas terkait keamanan di Selat Hormuz. Ia menegaskan bahwa jalur perairan strategis tersebut bukanlah panggung bagi negara-negara asing untuk unjuk kekuatan militer. Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya tensi terkait rencana pengerahan misi militer multinasional di kawasan tersebut.
Gharibabadi menekankan bahwa Iran, sebagai kekuatan regional yang bertanggung jawab, memandang diri mereka sebagai penjamin utama keamanan Selat Hormuz. Ia memperingatkan negara-negara di luar kawasan untuk menahan diri dari aktivitas militer apa pun di jalur perairan yang dinilai sangat sensitif bagi stabilitas energi dunia tersebut.
Pernyataan keras ini disampaikan oleh Gharibabadi melalui platform media sosial X sebagai respons terhadap pernyataan bersama dari Inggris dan Prancis. Kedua negara Eropa tersebut sebelumnya menyatakan kesiapan mereka untuk membentuk misi militer multinasional guna mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz, sebuah langkah yang dipandang Teheran sebagai provokasi.
Menanggapi rencana pengerahan armada asing, Gharibabadi menyatakan bahwa keamanan Selat Hormuz seharusnya menjadi tanggung jawab eksklusif negara-negara pesisir. Ia memperingatkan bahwa pihak-pihak yang mencoba menciptakan krisis di wilayah tersebut harus bersiap menanggung konsekuensi dari tindakan mereka, yang ia sebut sebagai langkah nekat.
Di sisi lain, perkembangan geopolitik terbaru mencatat adanya nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Pakistan. Kesepakatan yang ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump ini mulai berlaku efektif sejak 18 Juni, menandai babak baru dalam diplomasi kedua negara.
Kesepakatan bersejarah ini diharapkan menjadi kerangka kerja komprehensif untuk mengakhiri perselisihan panjang antara Iran dan AS. Ruang lingkup kesepakatan mencakup penghentian permusuhan, pelonggaran sanksi ekonomi, pembahasan isu nuklir, hingga normalisasi keamanan kawasan, termasuk pengaturan pembukaan kembali Selat Hormuz yang lebih stabil bagi perdagangan internasional.