Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan posisi Teheran yang konsisten: tidak ada jalan keluar militer bagi krisis Yaman yang memanas kembali. Pernyataan itu disampaikan di tengah eskalasi tautan maritim di Selat Bab al-Mandab, di mana milisi Houthi bekingan Iran baru-baru ini mengumumkan blokade terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mengklaim serangan ke kapal tanker.
Araghchi menekankan bahwa masalah di Yaman, termasuk ketegangan di Selat Bab al-Mandab, harus diselesaikan melalui dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Dia juga menolak narasi yang mengaitkan Iran secara langsung dengan aksi-aksi Houthi, menyatakan situasi di Yaman "tidak dapat dikaitkan dengan Iran".
Kebangkitan konflik ini bermula dari serangkaian insiden maritim sepanjang Juli. Houthi, yang menguasai utara Yaman termasuk pelabuhan strategis Hodeidah, mengumumkan blokade maritim yang menargetkan kepentingan Saudi. Blokade itu mengancam aliran ekspor minyak mentah Kerajaan, salah satu pilar perekonomian global. Selat Bab al-Mandab sendiri adalah salah satu choke point paling vital dunia — sekitar 4,8 juta barel minyak melewatinya setiap hari menurut data International Energy Agency.
Di sisi lain, Iran sendiri baru-baru ini menerapkan blokade paralel di Selat Hormuz, selat strategis lain yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Kedua blokade itu menciptakan tekanan ganda pada aliran energi global. Analis keamanan maritim menilai koordinasi waktu ini bukan kebetulan, meski Teheran menolak keterlibatan operasional.
Juru bicara Houthi, pada Jumat (24/7), mencoba menenangkan pasar dengan menegaskan blokade hanya berlaku bagi kapal yang terafiliasi Saudi. Lalu lintas kapal lain, kata mereka, tetap bebas lewat Selat Bab al-Mandab. Penjelasan itu dianggap sebagai upaya Houthi untuk menghindari respons militer internasional yang lebih luas, sekaligus mempertahankan tekanan pada Riyadh.
Latar belakang ketegangan ini jauh lebih dalam. Perang saudara Yaman telah berlangsung sejak 2014, dengan Saudi memimpin koalisi militer mendukung pemerintah Yaman yang diakui PBB sejak 2015. Iran diketahui menyediakan senjata, pelatihan, dan intel ke Houthi, meski Teheran selalu menafikan kontrol operasional penuh. Perselisihan batas maritim, pembagian pendapatan minyak, dan pengaruh geopolitik di Merah telah memperparah kebencian lama antara Sanaa dan Riyadh.
Bagi Indonesia, eskalasi di dua selat strategis ini membawa risiko nyata. Sebagai negara impor neto minyak dan gas, gangguan pasokan dari Timur Tengah akan mendorong harga BBM dan LPG impor. Kementerian ESDM mencatat Indonesia mengimpor sekitar 60% kebutuhan minyak mentah, dengan porsi signifikan berasal dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kenaikan premi risiko angkutan laut (war risk premium) juga akan menambah biaya logistik komoditas lain seperti gandum dan pupuk.
Di bidang keamanan regional, Indonesia yang memimpin ASEAN 2023 dan aktif di Gerakan Non-Blok memiliki kepentingan diplomatik agar krisis ini tidak melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Aliran perdagangan Indonesia ke Eropa dan Timur Tengah melewati jalur ini. Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan imbauan bagi kapal berbendera Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan di zona Bab al-Mandab dan Hormuz.
"Kami percaya bahwa tidak ada solusi militer terhadap masalah Yaman, (selat) Bab Al Mandab, dan masalah regional lainnya," kata Araghchi sebagaimana dilansir AFP. Pernyataan itu mengulang narasi Iran sejak era Presiden Hassan Rouhani: solusi politik inklusif, tanpa campur tangan asing, adalah satu-satunya jalan.
Namun, skeptisisme tetap tinggi. Arab Saudi menuntut Houthi menyerahkan senjata berat dan mengakhiri pemblokiran pelabuhan sebelum dialog dimulai. Riyadh juga menudingi Iran sebagai arsitek eskalasi, mengutip bukti senjata buatan Iran yang ditemukan di wilayah Houthi. AS dan Inggris, sekutu Saudi, telah menempatkan armada tambahan di Merah sejak awal 2024.
Langkah selanjutnya akan bergantung pada apakah Houthi benar-benar membatasi blokade hanya pada kepentingan Saudi, atau memperluasnya ke kapal komersial global. Jika yang kedua, tekanan untuk operasi militer internasional di bawah payung PBB akan meningkat drastis. Iran, meski menolak intervensi langsung, kemungkinan besar akan terus menyuplai kemampuan asimetris ke Houthi sebagai leverage diplomatik.
Bagi Jakarta, pesan utamanya jelas: diversifikasi sumber energi dan rute logistik bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kebijakan downstreaming minyak dan gas, serta pengembangan energi terbarukan, harus dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada stabilitas Timur Tengah yang rapuh.