Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran secara resmi mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga waktu yang tidak ditentukan pada hari Minggu, langkah yang mengescalate ketegangan militer di salah satu jalur pelayaran minyak paling strategis di dunia. Kebijakan drastis ini diambil setelah sejumlah kapal dagang diduga mengabaikan instruksi pelayaran dan mencoba melintasi rute yang dilarang, mendorong IRGC menembakkan peringatan serta menghentikan satu unit kapal yang mematikan sistem operasinya.
Menurut pernyataan resmi yang disiarkan melalui kantor berita IRNA, personel IRGC mengamati beberapa kapal berusaha melintasi jalur yang tidak memiliki izin meskipun telah berkali-kali diperingatkan untuk mengubah haluan dan menggunakan rute pelayaran yang sudah disepakati. Salah satu unit kapal diketahui mematikan sistem identifikasi dan navigasinya, menciptakan bahaya serius bagi keamanan lalu lintas laut di selat yang sempit tersebut. Sebagai respons, personel IRGC melakukan tembakan peringatan sebelum akhirnya berhasil menghentikan dan mengamankan kapal tersebut.
Dalam pernyataan yang bersifat tegas, IRGC menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup untuk seluruh lalu lintas kapal hingga pemberitahuan lebih lanjut, dengan syarat mutlak bahwa intervensi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah harus berakhir. "Tidak ada kapal yang akan diizinkan melintas," demikian tegas pernyataan IRGC, yang juga memperingatkan bahwa setiap serangan baru terhadap Iran akan dibalas dengan respons yang jauh lebih keras, termasuk penyerangan terhadap pangkalan-pangkalan militer yang dikategorikan sebagai "musuh" di seluruh wilayah.
Teheran menuding jari ke arah apa yang disebutnya sebagai "campur tangan asing yang melanggar hukum" sebagai pemicu eskalasi terbaru ini. Iran secara spesifik menuduh Amerika Serikat, Israel, serta negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS di kawasan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi jika spiral kekerasan terus berlanjut. Retorika ini mencerminkan pandangan Tehran bahwa kehadiran militer AS di Teluk Persia dan sekitarnya merupakan ancaman fundamental bagi kedaulatan dan keamanan nasionalnya.
Kebijakan penutupan selat ini datang hanya beberapa bulan setelah Tehran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu. Kesepakatan tersebut bertujuan mengakhiri siklus pertempuran yang pecah pada akhir Februari, mencakup penghentian segera pertempuran di semua front, pencabutan blokade laut AS terhadap Iran, serta pembukaan kembali Selat Hormuz untuk perdagangan internasional. Namun, realita di lapangan menunjukkan kerapuhan diplomasi tersebut, mengingat kedua belah pihak justru saling melancarkan serangan baru pekan ini terkait lalu lintas kapal niaga di selat tersebut.
Data historis menunjukkan Selat Hormuz mengatur aliran sekitar 20 hingga 30 persen konsumsi minyak dunia, dengan volume rata-rata 21 juta barel per hari melewati jalur selebar 39 kilometer di titik terpendeknya. Penutupan total, bahkan hanya dalam jangka pendek, berpotensi memicu kenaikan drastis harga energi global, mengganggu rantai pasokan industri petrokimia, serta menciptakan tekanan inflasionik bagi negara-negara impor neto minyak seperti Indonesia. Pasar komoditas global telah merespons dengan ketidakpastian, terlihat dari fluktuasi harga futures minyak Brent dan WTI dalam sesi perdagangan Asia pagi ini.
Dari perspektif hukum laut internasional, penutupan sepihak selat internasional oleh negara pesisir menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks. Meskipun Iran memiliki kedaulatan atas perairan teritorialnya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengakui hak "transit passage" yang tidak terganggu bagi kapal-kapal asing di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Iran sendiri bukan pihak yang meratifikasi UNCLOS, namun prinsip transit passage telah menjadi hukum internasional kebiasaan. Langkah IRGC kemungkinan besar akan menarik protes diplomatik dari negara-negara pengguna jalur pelayaran utama, termasuk China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa.
Analis keamanan regional menilai eskalasi ini mencerminkan kegagalan fundamental diplomasi back-channel yang selama ini mencegah konfrontasi langsung. Pola "action-reaction" antara IRGC dan Angkatan Laut AS di Teluk Persia telah menciptakan dinamika di mana kesalahan kalkulasi kecil — seperti insiden kapal dagang yang melenceng — dapat memicu perang terbuka. Bagi Indonesia, sebagai negara maritim besar dan impor neto energi, stabilitas Selat Hormuz bukan sekadar isu geopolitik jauh, melainkan determinan langsung bagi keamanan energi nasional dan biaya impor bahan bakar yang memengaruhi inflasi domestik.