Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengklaim telah melancarkan serangan rudal balistik kedua dalam waktu tiga hari ke fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania, menandakan eskalasi signifikan dalam konfrontasi militer langsung antara Teheran dan Washington di Timur Tengah. Menurut pernyataan resmi yang disiarkan stasiun televisi negara IRIB dan dilaporkan Al Jazeera pada Minggu (12/7), serangan terbaru menargetkan Pangkalan Udara Pangeran Hassan, di mana IRGC mengklaim berhasil menghancurkan pusat komando dan kendali serta hangar yang menampung drone pengintai MQ-9 Reaper.
Serangan ini terjadi hanya tiga hari setelah IRGC mengklaim menghancurkan dua fasilitas AS di Pangkalan Udara Al Azraq, Azrak, sekitar 100 kilometer dari Amman, pada Kamis (9/7). Dalam narasi IRGC, kedua serangan ini merupakan bagian dari "fase pertama" respons terhadap apa yang mereka sebut agresi AS, dengan peringatan keras bahwa "agresi berkelanjutan dari Amerika yang khianat akan menyebabkan respons yang lebih keras." Retorika ini mengindikasikan bahwa Iran telah memasuki doktrin respons bertahap yang dirancang untuk menciptakan deterrence tanpa memicu perang total.
Di balik lapisan klaim militer, IRGC meluaskan narasi konfrontasi ke domain maritim strategis. Mereka menuding AS "memaksakan kehendak" pada pemerintah Oman dan mencoba mengarahkan armada melalui "jalur ilegal" di bagian selatan Selat Hormuz—jalur vital yang menjadi pintu keluar 20% pasokan minyak global. IRGC mengklaim angkatan laut mereka telah menghentikan gerakan tersebut dengan "respons tegas," serta menyerang sejumlah pangkalan pesisir dan menara telekomunikasi di pantai selatan Iran sebagai balasan atas serangan AS yang didakwa terjadi sebelumnya.
Sisi Washington, melalui Komando Pusat AS (CENTCOM), mengonfirmasi serangan balas pada Minggu (12/7) pukul 23.15 GMT (02.45 waktu Teheran) atas arahan Presiden Donald Trump. CENTCOM menyatakan aksi tersebut diluncurkan setelah personel IRGC "secara terang-terangan menyerang" kapal kontainer berbendera Siprus yang melintasi Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan dengan nada tegas: "Iran membuat pilihan yang buruk. Sekarang mereka membayar akibatnya." Pernyataan ini mencerminkan kebijakan tekanan maksimum yang dikembangkan kembali oleh administrasi Trump pasca-pemilihan 2024.
Analis militer memperhatikan pola signifikan dalam pilihan target IRGC. Penyerangan Pangkalan Pangeran Hassan dan Al Azraq—kedua-duanya fasilitas AS di wilayah Yordania—mengindikasikan strategi Iran untuk menekan kehadiran militer AS di negara-negara Arab Sunnah sekunder tanpa menyerang wilayah AS secara langsung atau target Israel. Pendekatan ini memungkinkan Iran menguji batas toleransi Washington sambil menghindari pemicu Otomatis Pasal 5 NATO, mengingat Yordania bukan anggota aliansi tersebut.
Keterlibatan Yordania dalam perspektif ini sangat sensitif. Kerajaan Hashemite telah berusaha lama menjaga keseimbangan diplomatik antara keamanan internal, tekanan opini publik pro-Palestina, dan aliansi keamanan dengan AS. Serangan berulang di wilayahnya menempatkan Raja Abdullah II dalam posisi sulit: mengizinkan balasan AS berarti memvalidasi kehadiran asing yang tidak populer, tetapi menuntut penarikan AS melemahkan payung keamanan yang mengandalkan bantuan militer AS senilai ratusan juta dolar per tahun.
Dari perspektif hukum internasional, klaim-klaim saling bertentangan menciptakan zona abu-abu yang sulit diverifikasi independen. IRGC mengklaim respons terhadap agresi AS di perairan Iran, sedangkan CENTCOM menuding IRGC menyerang kapal komersial di jalur internasional. Ketiadaan mekanisme verifikasi netral—seperti PBB atau organisasi maritim independen—membiarkan narasi perang informasi berkembang liar, memperdalam ketidakpercayaan dan mengurangi ruang untuk deeskalasi diplomatik.
Implikasi ekonomi global sudah terasa. Harga minyak Brent naik 3-4% dalam sesi perdagangan Asia pasca berita serangan, mencerminkan kekhawatiran pasar atas keamanan aliran energi melalui Selat Hormuz. Bagi Indonesia sebagai importir neto minyak dan gas, eskalasi ini berpotensi menambah tekanan inflasi impor dan neraca pembayaran, khususnya jika aliran LNG dari Qatar—suplier utama Indonesia—terganggu. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu mempersiapkan skenario kontinjensi harga energi dan diversifikasi rute impor.
Secara strategis, konfrontasi ini menguji arsitektur keamanan Timur Tengah pasca-7 Oktober 2023. Kemampuan IRGC menembakkan rudal presisi ke pangkalan AS di negara ketiga menandakan pergeseran dari perang proksi ke konfrontasi simetris terbatas. Jika siklus serang-balas terus berlanjut tanpa garis merah yang jelas, risiko kesalahan perhitungan (miscalculation) yang memicu perang regional penuh menjadi sangat nyata—skenario yang tidak menguntungkan pihak manapun, termasuk Indonesia yang memiliki kepentingan diplomatik dan ekonomi di kedua blok.