Parlemen Israel secara resmi dibubarkan pada Jumat, menandai dimulainya kampanye menjelang pemilu nasional yang akan berlangsung pada 27 Oktober. Pembubaran Knesset ke-25 dilakukan setelah sesi legislasi maraton yang mengesahkan undang-undang pendanaan partai, yang secara resmi mengunci tanggal pemilihan. Langkah ini mengakhiri masa jabatan empat tahun, kali pertama sejak 1988 Knesset menyelesaikan masa jabatannya sesuai hukum.
Sesi legislasi tersebut juga menjadi panggung bagi koalisi garis keras Netanyahu untuk mendorong serangkaian undang-undang kontroversial. Undang-Undang Komunikasi yang disahkan dengan skor 53-48 menghapus regulator media independen dan menggantinya dengan otoritas siaran yang diawasi pemerintah. Selain itu, undang-undang yang melindungi warga ultra-ortodoks dari wajib militer juga disetujui, demi menjaga koalisi tetap utuh menjelang pemilu. Undang-undang pendanaan partai yang disahkan juga meningkatkan transparansi keuangan kampanye.
Sistem politik Israel yang sangat volatil membuat banyak pemerintahan koalisi runtuh sebelum waktunya. Sejak berdirinya negara ini, hanya sedikit parlemen yang mampu menyelesaikan masa jabatannya selama empat tahun. Ketidakstabilan ini mendorong terbentuknya pemerintah "technocratic" sesekali, tetapi juga memicu pemilu berulang kali yang mahal dan melelahkan bagi pemilih.
Bagi pengamat di Indonesia, perkembangan di Israel menawarkan gambaran kontras dengan dinamika demokrasi di Jakarta. Meskipun Indonesia memiliki sistem multipartai yang stabil, perdebatan mengenai regulasi media dan keseimbangan antara kebebasan pers dan kontrol negara juga muncul di parlemen Indonesia. Reformasi yang diusulkan di Israel, seperti penggantian regulator independen dengan otoritas yang disponsori pemerintah, mengingatkan pada perdebatan di Indonesia mengenai RUU OER (Over the Top) dan pengawasan platform digital. Regulator media Israel yang baru akan diawasi oleh kementerian komunikasi, mirip dengan rencana di Indonesia mengenai dewan pengawas platform digital.
Di sisi lain, fokus Israel pada wajib militer bagi warga ultra-ortodoks mencerminkan dilema yang dihadapi Indonesia dengan kebijakan serupa mengenai agama minoritas. Kedua negara memiliki kelompok agama yang berpengaruh yang menuntut pengecualian khusus, dan upaya untuk menyeimbangkan hal tersebut sering kali menjadi isu utama dalam kampanye politik menjelang pemilu. Perdebatan mengenai wajib militer untuk kelompok agama minoritas juga muncul di parlemen Indonesia, meskipun dengan dinamika yang berbeda.
Dampak ekonomi dari pemilu ini juga menarik perhatian Jakarta. Ekosistem startup Israel, yang dikenal sebagai “Silicon Wadi”, bergantung pada stabilitas politik untuk mempertahankan kepercayaan investor. Jika pemerintahan baru mengambil pendekatan yang lebih moderat, hal ini dapat membuka peluang bagi kolaborasi teknologi lebih lanjut antara Israel dan Indonesia, terutama di bidang keamanan siber dan pertanian pintar. Kolaborasi penelitian bersama antara universitas Israel dan Indonesian dapat diperluas jika stabilitas politik dipertahankan.
Sebaliknya, jika koalisi Netanyahu yang lebih nasionalis bertahan, kebijakan pro-bisnis yang sudah ada mungkin akan berlanjut, tetapi kekhawatiran mengenai reformasi yudisial dan kebebasan pers dapat membebani hubungan dagang dengan mitra di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Investor di Jakarta khawatir bahwa ketidakpastian politik dapat mengganggu rantai pasokan teknologi yang semakin terintegrasi antara kedua negara.
Dari sudut pandang pertahanan, pemilu Israel dapat mengubah dinamika kerja sama militer dengan Indonesia. Israel saat ini merupakan mitra utama dalam hal teknologi pertahanan, dan perubahan haluan politik dapat menyebabkan penundaan atau restrukturisasi proyek-proyek bersama. Kerja sama pertahanan Indonesia dengan Israel telah mencakup pengembangan drone otonom, dan perubahan kebijakan dapat memengaruhi proyek-proyek masa depan. Pemerintahan baru yang lebih fokus pada dialog regional mungkin akan membuka peluang untuk kerja sama trilateral yang lebih luas dengan negara-negara Teluk dan mitra Indo-Pasifik, termasuk Indonesia.
Kutipan dari pemimpin politik Israel mencerminkan ketegangan yang ada. Avigdor Liberman, pemimpin sayap kanan sekuler, menulis di media sosial, “Pada 27 Oktober, kami akan menang. Kami akan mengganti pemerintahan… dan membangun kembali negara.” Sementara itu, jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Kan menunjukkan bahwa Partai Likud yang berkuasa tertinggal dari oposisi, dengan blok Netanyahu masih kekurangan mayoritas 61 kursi. Jajak pendapat juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi parlementer menurun, dengan hanya 38 persen responden yang menyatakan keyakinan terhadap Knesset.
Ancaman utama berasal dari partai baru yang berhaluan tengah, Yashar (Straight), yang didirikan oleh mantan kepala staf pertahanan Gadi Eisenkot. Partai ini telah melampaui Likud dalam beberapa jajak pendapat, menarik pemilih yang khawatir akan arah kebijakan Netanyahu yang kontroversial. Rencana Yashar untuk mempromosikan layanan sipil wajib bagi semua warga, sebuah ide yang telah memicu perdebatan di kalangan pemuda Indonesia tentang nasionalisme dan kewajiban.
Secara historis, pembubaran Knesset menandai akhir dari siklus legislasi yang intensif, yang mencakup reformasi kontroversial dan tindakan darurat. Ke depannya, parlemen baru yang terpilih mungkin akan meninjau kembali undang-undang tersebut, terutama Undang-Undang Komunikasi, untuk menyeimbangkan kepentingan publik dan kebebasan pers. Reformasi yang diusulkan di Knesset juga mencakup revisi terhadap undang-undang anti-korupsi, yang dapat menjadi referensi bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Bagi Indonesia, pemilu Israel pada bulan Oktober menawarkan pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan nasional, kebebasan sipil, dan kemitraan ekonomi. Seiring dengan perkembangan demokrasi di kedua negara, para pengamat di Jakarta akan terus memantau bagaimana perubahan politik di Timur Tengah dapat memengaruhi kerja sama regional, investasi, dan narasi keamanan bersama di Indo-Pasifik. Secara keseluruhan, dinamika pemilu Israel menggarisbawahi betapa terhubungnya tantangan demokrasi di era modern, dan bagaimana negara-negara seperti Indonesia dapat belajar dari pengalaman tersebut.