Internasional

Israel Desak AS Batalkan Rencana Pelucutan Senjata Hamas di Gaza

Ringkasan

  • Israel menyatakan keberatan keras kepada AS atas rencana pelucutan senjata Hamas melalui mediasi Board of Peace bentukan Trump, sementara Netanyahu menolak menarik pasukan sebelum Hamas menyerahkan seluruh senjatanya di Gaza.

Israel secara resmi menyuarakan keberatan keras kepada Amerika Serikat terkait rencana kesepakatan pelucutan senjata Hamas di Jalur Gaza. Juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Doron Spielman, menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan ditarik dari Gaza sebelum seluruh persenjataan Hamas diserahkan secara fisik.

"Penilaian kami adalah jika kami melakukan penarikan pasukan sebelum Hamas benar-benar dilucuti, mereka akan dengan cepat kembali memperluas kehadirannya di seluruh Gaza dan berupaya melancarkan serangan lain seperti 7 Oktober," ujar Spielman kepada Associated Press, Minggu (2/7). Baginya, pelucutan senjata memiliki definisi yang tegas: penyerahan senjata secara nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas.

Pernyataan ini muncul di tengah mediasi yang digagas pemerintahan Donald Trump melalui Board of Peace (BoP), sebuah badan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik Gaza. Hamas sendiri telah mengonfirmasi penerimaannya terhadap kerangka kesepakatan dengan BoP, namun dengan dua syarat utama yang tidak bisa ditawar.

Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, menyatakan bahwa pelucutan senjata kelompoknya bergantung pada penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza serta kepatuhan penuh Israel terhadap seluruh kewajiban dalam perjanjian gencatan senjata Oktober lalu. "Salah satu syarat terpenting, Israel harus sepenuhnya angkat kaki dari Gaza jika AS menginginkan Hamas melucuti senjata," tegas Hamad kepada CNN.

Kesepakatan ini, menurut Hamad, bersifat satu paket. Hamas tidak akan memulai langkah apa pun terkait persenjataan sebelum Israel melaksanakan komitmennya. Jika Israel tidak memenuhinya, proses ini tidak akan berlanjut. Israel terlebih dahulu diminta menghentikan seluruh operasi militer, mengakhiri pembunuhan di Gaza, dan menarik pasukan hingga Yellow Line sesuai perjanjian gencatan senjata.

Ketegangan ini menunjukkan kerumitan mediasi Trump. Israel menganggap kehadiran militernya di Gaza sebagai jaminan keamanan utama, sementara Hamas menilai pendudukan Israel justru menjadi akar kekerasan berkepanjangan. Persoalan ini menciptakan kebuntuan yang berpotensi menggagalkan seluruh inisiatif perdamaian.

Dari perspektif Indonesia, dinamika ini sangat relevan mengingat posisi negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Masyarakat Indonesia, yang mayoritas Muslim, memiliki perhatian besar terhadap nasib warga Gaza. Setiap perkembangan negosiasi ini menjadi sorotan publik karena menyangkut kemanusiaan dan keadilan internasional.

Analis politik Timur Tengah menilai bahwa kegagalan mediasi Trump akan membawa konsekuensi serius bagi stabilitas kawasan. Perang berkepanjangan tidak hanya berdampak pada korban sipil, tetapi juga memicu krisis kemanusiaan yang meluas dan berpotensi menyeret negara-negara tetangga ke dalam konflik terbuka.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki kepentingan moral dan diplomatik dalam penyelesaian konflik ini. Pemerintah Indonesia selama ini mendorong solusi dua negara dan mengutuk kekerasan yang menimpa warga sipil. Namun, pengaruh Indonesia dalam negosiasi langsung memang terbatas karena tidak menjadi bagian dari mediasi BoP.

Sementara itu, Israel terus mempersiapkan skenario terburuk. Jika kesepakatan gagal, militer Israel akan memperluas operasi di Gaza dengan alasan melindungi wilayahnya dari ancaman serangan serupa 7 Oktober. Sebaliknya, Hamas mengancam akan melanjutkan perlawanan jika tuntutan penarikan penuh Israel tidak dipenuhi.

Langkah selanjutnya bergantung pada sejauh mana Trump mampu menekan kedua belah pihak. BoP sebagai jembatan mediasi harus mencari titik temu antara tuntutan keamanan Israel dan keberatan politik Hamas. Tanpa kompromi, warga Gaza kembali menjadi korban stuck di antara dua kepentingan politik yang saling berbenturan.

Di tengah kebuntuan ini, masyarakat internasional menanti langkah konkret AS. Pertanyaan besarnya adalah apakah Trump bersedia menekan Netanyahu untuk menarik pasukan demi terwujudnya kesepakatan, atau justru memilih membiarkan konflik berlarut-larut demi kepentingan politik domestik Washington.

Mengapa Ini Penting

Berita ini bukan sekadar konflik Timur Tengah biasa, melainkan titik krusial yang menentukan nasib jutaan warga Gaza dan stabilitas kawasan. Bagi Indonesia, kebuntuan negosiasi ini memperkuat pentingnya peran diplomasi multilateral dan organisasi seperti OKI untuk mendorong perdamaian. Dana dan bantuan kemanusiaan Indonesia yang selama ini mengalir ke Gaza juga terancam sia-sia jika konflik kembali memanas. Selain itu, dampak politik keamanan global berpengaruh pada harga minyak dan stabilitas ekonomi yang berimbas langsung ke Indonesia.

Sumber Asli
CNN Indonesia Internasional
Tanggal
3 Agustus 2026
Waktu Baca
4 menit