Israel mengeluarkan sekitar Rp26,8 miliar setiap bulan untuk menyewa firma Clock Tower X milik Brad Parscale, mantan manajer kampanye Donald Trump, demi mempertahankan simpati kalangan konservatif di Amerika Serikat. Kontrak yang ditandatangani September 2025 mewajibkan produksi seratus konten asli per bulan, delapan puluh persen di antaranya disasarkan untuk Generasi Z melalui TikTok, Instagram, YouTube, dan podcast.
Latar belakang upaya ini adalah ketakutan Tel Aviv bahwa basis pendukung Trump, yang dikenal sebagai gerakan MAGA, mulai bergeser sikapnya soal perang di Gaza dan keterlibatan militer AS di Timur Tengah. Pemerintah Israel berharap narasi pro-Israel yang masif di media sosial mampu menahan gelombang kritik yang semakin keras di kalangan muda konservatif.
Kampanye dirancang sebagai "ekosistem influencer" di mana kreator konten menerima talking point lewat obrolan grup pribadi dan dibayar berdasarkan jangkauan. Dokumen Foreign Agents Registration Act menunjukkan Havas, agensi periklanan global, sebagai perantara yang menunjuk Clock Tower X untuk menjalankan operasi pencitraan ini.
Selain platform konvensional, tim Parscale juga menargetkan model kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini agar menampilkan narasi yang menguntungkan Israel saat pengguna meminta informasi tentang konflik. Upaya memanipulasi data latih AI menjadi bagian strategis yang belum pernah terekspos secara luas sebelumnya.
Berdasarkan investigasi TIME, influencer konservatif menerima honor dasar US$2.250 per unggahan dengan potensi tambahan hingga US$4.250 tergantung metrik tayangan. Israel sudah membayarkan total US$9 juta dan memperpanjang kontrak pada April 2026, menandakan keyakinan awal bahwa investasi akan memberikan hasil.
Realitasnya, survei terbaru menunjukkan dukungan warga AS, termasuk segmen konservatif, justru merosot. Jajak pendapat independen mencatat penurunan dua digit persen dalam simpati terhadap Israel sejak kampanye dimulai, mengindikasikan kegagalan total strategi digital yang mahal tersebut.
Analis media menilai kegagalan disebabkan oleh kelebihan otomatisasi dan kurangnya autentisitas; audiens Gen Z cenderung menolak narasa yang terasa dipaksakan, apalagi ketika berasal dari akun yang teridentifikasi sebagai bayaran. Selain itu, polarisasi isu Palestina-Israel sudah begitu dalam sehingga sekadar banjir konten tidak mampu mengubah pandangan yang sudah terbentuk.
Wawancara dengan sumber dekat investigasi TIME mengungkapkan bahwa para pejabat Israel sendiri "mencak-mencak" melihat laporan internal yang menunjukkan metrik keterlibatan stagnan meski anggaran terus mengalir. Ketidakmampuan mengukur dampak nyata menjadi titik lemah manajemen kampanye.
Bagi Indonesia, kasus ini menggarisbawahi bahaya manipulasi narasi skala besar yang memanfaatkan influencer dan AI. Seperti di AS, platform TikTok dan Instagram di Indonesia juga rentan digunakan untuk kampanye berbayar yang menyamar sebagai opini organik, terutama saat tahun politik atau isu sensitif muncul.
Regulator Indonesia telah memperketat aturan transparansi konten berbayar dan label AI-generated content, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan identifikasi akun palsu dan jaringan influencer tersembunyi. Pelajaran dari kegagalan Israel menunjukkan bahwa sekadar melarang tidak cukup; diperlukan kolaborasi lintas platform dan literasi digital masyarakat.
Ke depan, diperkirakan Israel akan mengubah strategi ke arah diplomasi publik tradisional dan lobi langsung di Kongres, sambil mengevaluasi kembali investasi digital. Sementara itu, industri teknologi global akan terus mengamati bagaimana AI bisa dimanfaatkan — atau disalahgunakan — untuk memengaruhi opini publik secara massal.