Serangan drone Israel ke prosesi pemakaman di depan Masjid Ahmad Yassin, Nuseirat, pada 17 Juli lalu menewaskan delapan orang yang sedang menguburkan korban serangan sebelumnya. Insiden itu terjadi hanya berjam-jam setelah Knesset secara resmi membubarkan dirinya dan mengunci tanggal 27 Oktober sebagai hari pemilu legislatif, menandai awal periode transisi politik yang diprediksi akan memicu eskalasi kekerasan lebih lanjut.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat paling tidak 57 Palestina tewas antara 13 hingga 20 Juli, di antaranya enam anak-anak dan delapan perempuan. Pola serangan yang menargetkan area perumahan dan pengungsian — bukan objek militer — menimbulkan kecurigaan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Minggu itu penuh darah. Helikopter Israel menembak keluarga Abu Qassem di Deir el-Balah pada 15 Juli, menewaskan suami, istri, dan putri mereka berusia enam tahun; hanya anak laki-laki tiga tahun yang selamat. Tiga hari kemudian, pesawat tempur menghancurkan bangunan residensial di lingkungan Nassr, Gaza City, tanpa peringatan, menewaskan Adham Nasman, istrinya Marwa, dan tiga anak mereka. Israel mengklaim Nasman sebagai komandan Hamas, namun kelompok itu belum mengeluarkan pernyataan konfirmasi.
Artileri Israel juga menyasar polisi Palestina. Tujuh personel, termasuk kepala kepolisian Jabalia, tewas di pos blokade pada 14 Juli. Serangan berulang ke tenda pengungsi di al-Mawasi sepanjang minggu itu menambah daftar korban sipil. Malam 21 Juli, keluarga al-Masri — suami, istri, dan empat anak — tewas tertidur di Gaza City akibat serangan udara.
Menteri Pertahanan Israel Katz, saat meninjau utara Gaza, mengungkapkan rasa puas atas pemandangan keruntuhan yang ia sebut hasil kebijakan sengaja. Ia menambah Israel mempelajari pembentukan tiga pos permukiman bermiliter di utara Gaza. Pernyataan itu selaras dengan aksi massa gerakan pemukim Nachala di pagar batas Gaza pada hari Minggu, dihadiri lebih dari selusin menteri dan legislator — termasuk Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich — serta mendapat dukungan partai Likud Netanyahu.
Di lapangan, garis kendali Israel yang disebut "Yellow Line" terus mendorong ke barat, dengan blok beton baru dekat al-Qarara hingga bundaran Abu Miri timur Deir el-Balah. Ratusan keluarga terpaksa lari lagi akibat majunya pasukan. Laporan OCHA 16 Juli menggambarkan krisis kemanusiaan yang memburuk: 63 persen rumah tangga hanya mendapat kurang dari enam liter air minum per hari, 60 persen tinggal dalam jarak sepuluh meter dari saluran air limbah terbuka. Impor pakan ternak diblokir sebulan penuh, mengakibatkan harga barley melonjak tiga kali lipat dan mengancam pemadaman ternak bulan Agustus.
Eskalasi Gaza berjalan seiring kampanye "fakta di lapangan" di Kemanusiaan Barat. Kabinet keamanan Israel menyetujui 1,3 miliar shekel (426,3 juta dolar) untuk 34 permukiman ilegal baru, ditambah 1,075 miliar shekel (352,5 juta dolar) untuk infrastruktur jalan pemukim. Smotrich menyebutnya "revolusi permukiman dan keamanan" dengan target lebih dari seratus permukiman dan 160 pos pertanian dan peternakan.
Dana itu menjadi landasan gelombang pembongkaran minggu ini, yang tujuannya sudah melampaui penegakan perizinan — kini untuk mengosongkan lahan demi jaringan permukiman yang meluas. Proyek barrier Crimson Thread menghancurkan sistem air Palestina di Lembah Yordan utara: tiga sumur artesis dekat Atuf dihancurkan, pompa dan generator dirampas, serta 800 meter pipa melayani 4.500 dunam pertanian diputus.
Di Masafer Yatta, perintah hentikarya dan pembongkaran di Ad-Deirat dan Ar Rifaiyya dikaitkan langsung dengan proyek jalan permukiman di sisi Jalan 356. Tiga dari lima sekolah setempat yang melayani 700 siswa terancam, termasuk sekolah Ar Rifaiyya yang kalah gugatan pembongkaran pada 8 Juli. Otoritas militer Israel juga menerbitkan perintah penguasaan tanah di Jaba, utara Yerusalem Timur, untuk kepentingan permukiman.
Pakar hukum internasional menilai pola ini mencerminkan strategi annexasi de facto yang dipercepat selama masa transisi politik. Ketika pemerintah caretaker lemah secara legislatif, aparat keamanan dan pemukim mendapat ruang gerak lebih luas untuk mengubah realitas demografis dan geografis sebelum pemilu. Komunitas internasional, termasuk Indonesia, terus menuntut penghentian kekerasan dan pelaksanaan resolusi PBB, namun tekanan diplomatik belum menghasilkan rem signifikan di lapangan.
Jelang Oktober, analisis memprediksi kekerasan akan terus naik. Pemerintahan Netanyahu yang menghadapi tekanan koalisi kanan keras akan cenderung mengizinkan — bahkan mendorong — ekspansi permukiman dan operasi militer agresif sebagai modal politik. Bagi jutaan Palestina di Gaza dan Kemanusiaan Barat, bulan-bulan depan berarti kelangsungan hidup di tengah kehancuran infrastruktur, kelaparan, dan ketidakpastian hukum yang semakin mengerikan.