Israel dan Lebanon secara resmi menandatangani kerangka perjanjian damai di Washington, Amerika Serikat, pada Jumat (26/6) waktu setempat. Kesepakatan ini dicapai setelah melalui serangkaian negosiasi intensif yang dimediasi oleh pemerintah Amerika Serikat guna mengakhiri eskalasi konflik berkepanjangan antara militer Israel dan kelompok militan Hezbollah yang didukung oleh Iran.
Proses penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Lebanon untuk AS, Nada Moawad, dan Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter, di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyebut langkah ini sebagai awal dari perjalanan panjang yang sulit, namun sangat krusial bagi stabilitas kawasan Timur Tengah.
Konflik antara kedua negara kembali memanas sejak 2 Maret lalu, tak lama setelah adanya insiden serangan antara AS-Israel dan Iran. Eskalasi tersebut memicu serangan udara serta darat besar-besaran yang tercatat telah merenggut lebih dari 4.000 nyawa di Lebanon dan menyebabkan lebih dari satu juta warga terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka akibat hancurnya infrastruktur.
Dalam pernyataan resminya, Duta Besar Moawad menekankan bahwa kerangka kerja trilateral ini merupakan langkah konkret menuju pemulihan kedaulatan Lebanon serta integritas wilayahnya. Perjanjian ini diharapkan dapat menjamin penghentian permusuhan secara permanen, sehingga masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali ke rumah mereka dengan aman dan memulai proses pemulihan ekonomi.
Sementara itu, pihak Israel melalui Duta Besar Yechiel Leiter menyatakan optimismenya terhadap perjanjian berbasis kinerja ini. Leiter menegaskan bahwa poin utama dari kesepakatan tersebut adalah upaya untuk mengesampingkan pengaruh Iran dan Hezbollah, serta membuka jalan baru bagi hubungan diplomatik yang lebih stabil antara Israel dan Lebanon di masa depan.
Meskipun kerangka perjanjian telah diteken, rincian teknis mengenai implementasi di lapangan masih belum diungkapkan secara mendetail kepada publik. Diskusi mengenai penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan di Lebanon selatan menjadi salah satu isu krusial yang terus dibahas, terutama terkait rencana pengalihan kontrol wilayah tersebut kepada militer Lebanon untuk menjaga keamanan di zona penyangga.