Pasukan Israel bergerak maju ke sejumlah desa di Suriah barat daya pada hari Minggu (26/7), mendirikan pos pemeriksaan di Al‑Ardah dan menembakkan artileri di dekatnya. Agen berita pemerintah Suriah, SANA, melaporkan bahwa pasukan Israel menjatuhkan selebaran yang memperingatkan warga agar tidak mengganggu pergerakan kendaraan militer mereka. Di saat yang sama, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang sedang berkunjung ke Damaskus, mengutuk pelanggaran kedaulatan Suriah melalui unggahan di media sosial.
"Kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Suriah harus dihormati sepenuhnya," tulis Guterres. "Pelanggaran Israel terhadap Perjanjian Pengakhiran Pertempuran tahun 1974 tidak dapat diterima dan harus dihentikan." Ia menambahkan bahwa PBB akan menyerahkan laporan komprehensif kepada Dewan Keamanan pada akhir bulan ini.
Serangan terbaru ini terjadi setelah Israel semakin sering memasuki wilayah Suriah sejak jatuhnya rezim Presiden Bashar al‑Assad pada Desember 2024. Segera setelah itu, Israel mengambil alih zona penyangga yang dikendalikan PBB di perbatasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki, dengan alasan bahwa perjanjian pengakhiran pertempuran tahun 1974 telah runtuh. Sejak itu, Israel melakukan serangan, serangan kilat, dan pencarian secara berkala, serta mendirikan pos pemeriksaan militer lebih jauh ke dalam wilayah Suriah. Para pejabat Israel menyebut wilayah selatan Suriah sebagai "zona keamanan" yang akan mereka pertahankan.
Suriah mengecam tindakan Israel. Menteri Luar Negeri Asaad Hassan al‑Shaibani menyerukan penarikan mundur Israel dari zona penyangga pada hari Sabtu, menyebut operasi militer dan pendudukan yang berkelanjutan sebagai "ancaman langsung terhadap keamanan kawasan". Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Presiden Ahmed al‑Sharaa mengatakan Damaskus sedang berusaha mencapai perjanjian keamanan dengan Israel yang melibatkan sejumlah negara. "Jika perjanjian keamanan dengan Israel berhasil, ini akan membuka jalan bagi perdamaian menyeluruh tanpa mengesampingkan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki," katanya. Al‑Sharaa menegaskan bahwa Suriah "tidak tertarik" memasuki konfrontasi dengan Israel.
Guterres, dalam kunjungannya yang pertama kali dilakukan oleh sekretaris jenderal PBB ke Suriah sejak 2009, juga mendesak pencabutan semua sanksi yang dikenakan selama era al‑Assad. "Saya menyambut langkah‑langkah yang telah melonggarkan sanksi dan membuka kemungkinan baru untuk pemulihan ekonomi, tetapi semua sanksi ini harus dicabut segera," katanya. Negara‑negara Barat, termasuk Amerika Serikat, telah mulai mencabut sanksi ekonomi, meskipun investor masih berhati‑hati. Bank Dunia memperkirakan biaya rekonstruksi pasca‑perang di Suriah mencapai 216 miliar dolar AS.
Bagi Indonesia, eskalasi di Suriah membawa beberapa kekhawatiran strategis. Pertama, ketidakstabilan di Timur Tengah dapat memengaruhi harga minyak global, dan Indonesia sebagai importir minyak tetap rentan terhadap fluktuasi harga. Kedua, ketegangan yang berkelanjutan berpotensi menciptakan gelombang pengungsi baru yang dapat melintasi laut Merah dan memengaruhi negara‑negara di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, perkembangan teknologi militer yang digunakan Israel, seperti drone canggih, memberikan pelajaran bagi Indonesia tentang pentingnya memperkuat sistem pertahanan dan pengawasan perbatasan.
Di sektor ekonomi, pencabutan sanksi membuka peluang bagi perusahaan‑perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam proyek rekonstruksi Suriah. Namun, ketidakpastian keamanan dan lingkungan investasi yang belum stabil tetap menjadi hambatan besar. Sementara itu, komunitas ASEAN perlu memantau dinamika ini untuk menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan maritim Indonesia.
Ke depan, laporan PBB yang akan datang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelanggaran yang terjadi dan rekomendasi untuk mengembalikan Suriah ke dalam sistem internasional. Jika perjanjian keamanan dapat diratifikasi, hal ini dapat mengurangi konfrontasi langsung, meskipun perselisihan mengenai Dataran Tinggi Golan mungkin tetap berlangsung. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dapat memainkan peran diplomatik untuk mendorong dialog yang inklusif dan mendukung solusi dua negara di Timur Tengah.
Secara keseluruhan, serangan Israel ke Suriah tidak hanya menjadi berita regional, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi keamanan energi, stabilitas kawasan, dan perkembangan teknologi pertahanan yang relevan bagi Indonesia.