Serangan udara Israel ke Gaza memasuki hari kedua berturut-turut pada Minggu (2/8), menewaskan sedikitnya sembilan orang dan melukai sejumlah warga sipil. Menurut pejabat kesehatan Palestina, ledakan terpisah terjadi di Kota Gaza di utara, Deir al-Balah di tengah, dan Khan Younis di selatan — menandakan cakupan geografis yang luas.
Korban jiwa tercatat dari empat lokasi berbeda. Di Deir al-Balah, seorang pria dan istrinya tewas serta empat orang luka-luka akibat serangan ke sebuah apartemen. Di Kota Gaza, dua orang termasuk seorang anak meninggal dunia dalam serangan serupa. Sebuah keluarga utuh — ayah, ibu, dan anak laki-laki 9 tahun — tewas di kawasan Mawasi, Khan Younis, menjelang fajar. Satu korban lagi jatuh di dekat Jabalia, Gaza utara.
Militer Israel mengklaim serangan di Deir al-Balah menyasar dua komandan pasukan elite Hamas, Nukhba. Serangan di Kota Gaza dan Jabalia juga disebut menargetkan operatif militer, meskipun militer menegaskan masih meninjau detail situasi. Klaim ini belum diverifikasi secara independen.
Latar belakang eskalasi terbaru ini tak terpisah dari dinamika diplomatik yang rapuh. Pada Kamis (30/7), Trump mengumumkan terobosan setelah Hamas setuju melucuti senjata di bawah inisiatif AS untuk mengimplementasikan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai di Mesir tahun lalu. Keesokan harinya, Board of Peace — badan pengawas gencatan senjata yang didukung AS — menerbitkan peta jalan 15 poin berisi langkah-langkah akhir.
Namun peta jalan itu tetap tertunda. Hamas menegaskan akan menyerahkan senjata hanya setelah Israel menghentikan operasi militer dan menarik pasukan sesuai kesepakatan tahun lalu. Sebaliknya, pejabat Israel memberitahu Reuters tidak akan ada penarikan kecuali Hamas menjalani "pelucutan senjata sungguhan". Kesepakatan saling bertentangan ini menciptakan kebuntuan diplomatik yang justru memicu tindakan militer.
Di dalam kabinet Israel, suara keras datang dari Menteri Energi Eli Cohen, yang juga anggota kabinet keamanan Netanyahu. Cohen menegaskan tidak ada kesepakatan untuk menghentikan serangan, menuding perlunya Israel — yang menurut Reuters sudah menguasai 70 persen Jalur Gaza — mengambil kendali penuh atasnya. Ia menolak percaya Hamas akan melucuti senjata, menduga kelompok itu justru akan menyembunyikan persenjataannya.
Posisi Netanyahu sendiri tetap diam secara publik. Yang berbicara justru Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, yang menyebut inisiatif damai "tak bisa diterima" dan menuntut Israel terus melaksanakan pembunuhan tertarget terhadap pemimpin Hamas. Perbedaan nada ini memperlihatkan retakan internal dalam Koalisi Pemerintah Israel.
Di sisi lain, mantan pejabat senior Fatah, Mohammed Dahlan, yang bermukim di Uni Emirat Arab, mengunggah pernyataan di Facebook bahwa Jared Kushner — menantu Trump sekaligus penasihat senior — sedang bekerja dengan pihak Israel untuk menghentikan serangan. Klaim ini belum dikonfirmasi oleh Israel maupun Departemen Luar Negeri AS, menambah ketidakpastian informasi di tengah medan perang.
Sejak gencatan senjata Oktober 2025, sedikitnya 1.230 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel, meskipun kesepakatan damai nominalnya masih berlaku. Angka ini menggambarkan betapa rapuhnya gencatan senjata yang tidak disertai mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif.
Bagi Indonesia, eskalasi ini memiliki relevansi ganda. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia konsisten mendukung Palestina dan solusi dua negara. Kementerian Luar Negeri RI telah berkali-kali menegaskan posisi ini di forum multilateral, termasuk PBB dan OIC. Kembalinya kekerasan akan memperkuat tekanan diplomatik pada Jakarta untuk lebih aktif dalam upaya perdamaian, sekaligus menguji konsistensi kebijakan luar negeri non-blok yang mengedepankan kemanusiaan.
Secara humaniter, Indonesia melalui BNPB dan Lembaga Zakat Nasional (BAZNAS) serta organisasi kemanusiaan seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah menyalurkan bantuan ke Gaza. Eskalasi terbaru berarti kebutuhan bantuan darurat — obat-obatan, makanan, dan tempat perlindungan — akan melonjak. Kemampuan akses humaniter yang sudah terbatas akibat blokade akan semakin terhamat.
Ke depan, mata dunia tertuju pada apakah inisiatif Trump-Kushner mampu memecahkan kebuntuan atau justru menjadi alat legitimasi eskalasi lebih lanjut. Tanpa tekanan nyata pada kedua belah pihak untuk mematuhi peta jalan Board of Peace, siklus serangan-balas serangan kemungkinan besar akan berlanjut — dengan warga sipil sebagai korban utama.