Israel melancarkan delapan serangan udara yang menyasar pangkalan udara Abu Al Duhur di wilayah barat laut Suriah pada Selasa (18/8) dini hari. Serangan ini menghantam landasan pacu serta fasilitas penyimpanan di lokasi yang berjarak sekitar 70 kilometer dari perbatasan Turki tersebut. Meskipun fasilitas itu tidak lagi beroperasi sebagai pangkalan militer aktif sejak 2013, langkah Israel ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Amerika Serikat.
Sumber militer Suriah melalui media pemerintah Ekhbariya mengonfirmasi kerusakan infrastruktur di pangkalan tersebut. Beruntung, tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Pangkalan Abu Al Duhur sendiri memiliki sejarah panjang sebagai objek perebutan selama 14 tahun perang saudara di Suriah, berpindah tangan beberapa kali antara pasukan pro-Assad dan kelompok oposisi.
Ketegangan ini terjadi di tengah upaya diplomatik Amerika Serikat yang sedang membangun hubungan dengan pemerintahan baru di Damaskus. Washington memandang tindakan Israel sebagai eskalasi yang tidak perlu dan kontraproduktif terhadap stabilitas kawasan. Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, secara tegas mengkritik langkah tersebut melalui platform media sosial X, menyebutnya sebagai tindakan yang menghambat terciptanya perdamaian regional.
Di sisi lain, hubungan Israel dan Turki juga semakin memanas. Ankara menuding Israel sengaja mengacaukan stabilitas Suriah untuk melemahkan pemerintahan baru di sana. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, bahkan telah menyerukan tekanan internasional terhadap Israel agar menghormati integritas wilayah Suriah, menyusul serangkaian serangan yang dinilai mengancam keamanan wilayah tersebut.
Israel, melalui Menteri Pertahanan Israel Katz, memberikan peringatan keras kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Katz menegaskan bahwa Israel tidak akan menoleransi penguatan militer di Suriah yang berpotensi menjadi ancaman langsung bagi keamanan negaranya. Retorika tajam antara kedua negara ini mencerminkan betapa rapuhnya situasi geopolitik di Timur Tengah saat ini.
Bagi publik Indonesia, konflik ini menjadi pengingat betapa krusialnya stabilitas Timur Tengah terhadap dinamika global, termasuk harga energi dan keamanan jalur perdagangan internasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang sangat vokal mendukung kedaulatan negara-negara Timur Tengah, eskalasi militer di Suriah sering kali memicu sentimen publik yang kuat di dalam negeri.
Secara ekonomi, Indonesia harus tetap waspada terhadap volatilitas harga minyak dunia yang seringkali dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Meskipun Indonesia bukan importir minyak mentah dalam skala masif seperti beberapa negara industri lainnya, dampak psikologis pasar terhadap ketidakpastian keamanan global tetap menjadi faktor risiko bagi stabilitas ekonomi makro nasional.
Analisis kebijakan luar negeri Indonesia pun dituntut untuk lebih adaptif. Posisi Indonesia yang konsisten menjunjung tinggi integritas wilayah suatu negara—sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif—membuat aksi sepihak seperti yang dilakukan Israel sering kali dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum internasional.
Tom Barrack, yang dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Donald Trump, menekankan pentingnya dialog rasional ketimbang aksi militer. Pernyataan ini menjadi indikator bahwa di internal pemerintahan AS sendiri, terdapat upaya untuk menahan diri dari tindakan yang bisa memperluas cakupan konflik, meski sekutu mereka di kawasan memiliki agenda berbeda.
Ke depan, situasi di Suriah diprediksi akan semakin kompleks. Keterlibatan banyak aktor internasional yang memiliki kepentingan berlawanan membuat resolusi damai menjadi tantangan besar. Jika Israel terus melakukan serangan serupa, tekanan dari komunitas internasional, termasuk dari sekutu terdekatnya seperti AS, dipastikan akan semakin meningkat.
Tren geopolitik menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah sedang berada dalam masa transisi pemerintahan dan aliansi baru. Stabilitas jangka panjang sangat bergantung pada apakah aktor-aktor regional mampu menahan diri dari provokasi militer dan memilih jalur diplomasi yang diusulkan oleh pihak-pihak penengah.
Sebagai langkah antisipasi, dunia internasional perlu mendesak diadakannya forum dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Suriah. Tanpa adanya kesepakatan mengenai batas-batas pengaruh militer, insiden seperti di pangkalan Abu Al Duhur hanya akan terus berulang dan memperpanjang penderitaan di wilayah yang baru saja mencoba bangkit dari perang saudara yang panjang.