Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi menetapkan kawasan Jabodetabek sebagai wilayah proyek percontohan untuk penerapan sistem peringatan dini cuaca berbasis dampak atau Impact Based Forecast (IBF). Inisiatif ini merupakan langkah strategis nasional dalam mentransformasi cara penyampaian informasi cuaca kepada publik agar lebih aplikatif dan preventif.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam acara IBF Expose 2026 di Jakarta, menegaskan bahwa peluncuran ini menjadi momentum krusial bagi sistem informasi cuaca nasional. Kegiatan tersebut difokuskan untuk mengumpulkan masukan teknis guna menyempurnakan metodologi kuantifikasi potensi dampak cuaca yang akan dihadapi masyarakat di wilayah metropolitan.
Transformasi menuju pendekatan IBF didorong oleh urgensi perubahan iklim global yang kian nyata, di mana frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem mengalami peningkatan signifikan. Sistem baru ini dirancang untuk melampaui sekadar prediksi bahaya cuaca; IBF akan memberikan gambaran spesifik mengenai potensi risiko yang mungkin mengancam aktivitas masyarakat sehari-hari.
Pengembangan sistem ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama pasca-peristiwa Siklon Senyar pada Desember 2025 yang mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di berbagai wilayah di Sumatera. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, BMKG menekankan bahwa sistem berbasis dampak sangat krusial untuk memperkuat ketangguhan nasional terhadap bencana hidrometeorologi.
Implementasi IBF di Jabodetabek juga selaras dengan inisiatif global World Meteorological Organization (WMO) melalui program Early Warnings for All. Program ini mendorong integrasi sistem peringatan dini yang tidak hanya akurat secara sains, tetapi juga berorientasi pada perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat di tingkat lokal.
Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang inklusif. BMKG menegaskan bahwa penanganan risiko bencana adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah daerah, kementerian, akademisi, hingga sektor swasta. Prinsip 'disaster is everybody’s business' menjadi fondasi utama agar sistem peringatan dini ini dapat memberikan rekomendasi aksi yang tepat bagi publik.
Sebagai bagian dari teknis operasional, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa sistem ini akan mengintegrasikan data cuaca dengan data kerentanan sektoral. Dengan demikian, peringatan dini diharapkan mampu menjawab pertanyaan krusial mengenai dampak yang ditimbulkan serta langkah mitigasi yang harus segera diambil oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.