Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo tengah menggagas pembangunan jalur bawah tanah yang menghubungkan dua pusat perbelanjaan ternama, yakni Senayan City dan Plaza Senayan. Proyek ambisius ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas bagi pejalan kaki, tetapi juga direncanakan sebagai ruang strategis bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produk mereka.
Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa integrasi kawasan ini merupakan langkah konkret untuk mengurai simpul-simpul kemacetan di area Senayan yang selama ini cukup padat. Menurutnya, arus lalu lintas di kawasan tersebut sering terganggu akibat tingginya intensitas pergerakan pejalan kaki yang menyeberang jalan antara kedua mal tersebut. Dengan adanya akses bawah tanah, diharapkan pergerakan masyarakat menjadi lebih tertib dan aman.
Lebih lanjut, Pramono telah menginstruksikan Asisten Pembangunan DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti rencana tersebut. Ia mencontohkan keberhasilan integrasi di kawasan Bundaran HI yang mampu menghubungkan sejumlah hotel besar dengan akses langsung ke stasiun MRT. Keberhasilan tersebut menjadi tolok ukur bahwa konektivitas bawah tanah yang terintegrasi dengan ruang komersial UMKM adalah solusi yang realistis untuk diterapkan di Jakarta.
Dalam pernyataannya, Gubernur juga menyoroti adanya tantangan terkait ego sektoral antara pengelola kedua pusat perbelanjaan yang selama ini menghambat realisasi proyek tersebut. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mendorong kedua belah pihak agar segera mencapai kesepakatan demi kepentingan publik yang lebih luas, mengingat konektivitas ini akan memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua mal tersebut.
Sebagai langkah tegas, Pemprov DKI menyiapkan skenario kebijakan fiskal jika pihak pengelola tetap enggan melakukan kerja sama pembangunan. Pramono menyebutkan opsi penyesuaian pajak bagi pihak yang menghambat kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka ruang negosiasi yang lebih produktif bagi kedua pihak untuk segera merealisasikan pembangunan jalur penghubung.
Secara keseluruhan, inisiatif ini merupakan bagian dari visi besar Pemprov DKI Jakarta dalam menata infrastruktur kota yang ramah pejalan kaki. Dengan menyediakan ruang bagi UMKM di titik-titik transit strategis, pemerintah tidak hanya fokus pada mobilitas fisik, tetapi juga berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif bagi pengusaha lokal di tengah denyut nadi pusat bisnis ibu kota.