Aliansi organisasi pembela hak asasi menyatakan FIFA tidak menepati janjinya menyelenggarakan Piala Dunia "paling inklusif" karena kebijakan visa Amerika Serikat mengunci keluar banyak suporter dan pekerja asing. Kritik tersebut muncul setelah turnamen yang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko tahun ini diperluas menjadi 48 tim, dari sebelumnya 32 tim.
Sport & Rights Alliance menilai ekspansi jumlah peserta justru menyajikan ironi. Pintu kompetisi dibuka lebar untuk negara-negara kecil, tetapi pintu masuk wilayah AS tertutup rapat bagi warga dari sejumlah negara. Ronan Evain, Direktur Eksekutif Football Supporters Europe, menyebut pihaknya hingga kini kesulitan menemukan satu pun pemegang tiket dari Maroko yang berhasil mendapatkan visa. Kondisi serupa terjadi pada suporter Mesir, Yordania, Irak, dan Uzbekistan.
FIFA sebelumnya mempromosikan turnamen edisi ini sebagai ajang yang menyatukan dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan menegaskan imigrasi merupakan wewenang otoritas nasional masing-masing negara tuan rumah. Pernyataan itu ia sampaikan seiring penolakan masuk terhadap Omar Abdulkadir Artan, wasit asal Somalia yang sudah mengantongi visa sah namun ditolak masuk AS. Pemerintah Trump beralasan wasit tersebut memiliki kaitan dengan tersangka anggota organisasi teroris.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin membela penolakan visa tersebut. Ia mengklaim departemennya sudah berkoordinasi dengan pejabat FIFA. Infantino sendiri merespons kritik dengan nada santai: "Chill, relax." Ucapan itu dilontarkan sehari sebelum pertandingan pembuka, saat kontroversi visa mulai mencuat.
Ketegangan memuncak ketika AS menghentikan penerbitan visa untuk mayoritas warga Senegal dan beberapa negara lain. Akibatnya, jumlah suporter dari negara-negara tersebut di stadion sangat minim jika dibandingkan dengan kontingen pendukung tim besar. Sport & Rights Alliance sejak awal turnamen sudah memperingatkan soal keamanan jurnalis dan suporter, mengingat suasana ketakutan akibat pengetatan imigrasi era Trump.
Bagi Indonesia, peristiwa ini menyoroti rentannya warga negara berkembang dalam mengakses even olahraga global yang digelar di negara dengan kebijakan imigrasi ketat. Posisi paspor Indonesia yang masih berada di tier rendah membuat suporter lokal berisiko mengalami hambatan serupa jika turnamen serupa digelar di wilayah dengan pembatasan masuk. Pengalaman suporter Maroko dan Mesir menjadi pelajaran bahwa tiket resmi tidak menjamin kebebasan masuk.
Industri pariwisata olahraga domestik juga perlu mencatat hal ini. Even berskala internasional di Tanah Air, seperti Piala Dunia U-17 atau MotoGP Mandalika, selama ini relatif ramah visa melalui fasilitas kunjungan. Jika suatu saat Indonesia menjadi bagian dari tuan rumah bersama negara berkebijakan restriktif, tantangan akses suporter akan menjadi isu serius. Hal itu berpotensi menurunkan animo penonton lokal maupun internasional.
Minky Worden dari Human Rights Watch menyatakan ada sisi positif pada turnamen kali ini. Partisipasi Haiti untuk pertama kalinya dalam 52 tahun, performa kejutan Cape Verde, serta pengibaran bendera pelangi pada Pride Match Day di Seattle menjadi catatan baik. Namun, ia menekankan sisi gelap kebijakan tuan rumah tetap tak terbantahkan.
Ronan Evain menegaskan klaim FIFA yang mengajak dunia bersatu melalui Piala Dunia pada praktiknya gagal total. Ia menilai negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim dan berkembang menjadi pihak paling dirugikan. Ketimpangan akses ini bertentangan dengan semangat olahraga sebagai pemersatu tanpa batas politik.
Sport & Rights Alliance akan merilis laporan lengkap mengenai pelanggaran hak asasi selama turnamen pada September mendatang. Laporan itu diprediksi memuat data penolakan visa, kondisi keamanan jurnalis, serta pengalaman suporter dari negara berkembang. Tekanan publik internasional diproyeksikan memaksa FIFA merumuskan protokol visa khusus untuk even mendatang.
Ke depan, federasi sepak bola dunia mungkin harus mencantumkan jaminan akses suporter sebagai syarat penawaran tuan rumah. Tanpa itu, ekspansi peserta hanya akan menjadi simbol kosong. Piala Dunia 2030 dan 2034 yang melibatkan beberapa benua akan menjadi ujian nyata komitmen inklusivitas FIFA di tengah geopolitik imigrasi yang semakin kompleks.