Pemerintah koalisi Jerman secara resmi telah berkomitmen untuk mengambil sikap yang lebih tegas dalam membela kepentingan perdagangan mereka di tingkat Uni Eropa. Langkah ini menjadi sinyal kuat adanya pergeseran kebijakan dari negara yang selama ini dikenal sebagai penahan utama dalam upaya Uni Eropa untuk mengambil tindakan keras terhadap Tiongkok.
Komitmen tersebut tercantum dalam paket kebijakan 34 poin yang dirancang untuk memulihkan kondisi ekonomi Jerman yang sedang lesu. Paket kebijakan ini disepakati oleh koalisi Kanselir Friedrich Merz pada hari Kamis lalu sebagai upaya komprehensif untuk memperbaiki daya saing industri nasional di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
Meski dokumen resmi tersebut tidak menyebutkan nama Tiongkok secara eksplisit, Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, menegaskan bahwa pemerintah kini mengadopsi pendekatan yang lebih berani terhadap Beijing. Fokus utama dari kebijakan ini adalah melindungi perusahaan-perusahaan Jerman dari praktik perdagangan yang dianggap tidak adil dan merugikan ekonomi domestik.
Kanselir Merz menekankan urgensi dari langkah ini saat memaparkan rencana tersebut di Berlin. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin ketimpangan perdagangan yang terjadi saat ini terus berkembang atau membesar di masa depan, sehingga intervensi kebijakan yang lebih protektif menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan ekonomi Jerman.
Juergen Matthes, pakar kebijakan ekonomi internasional di German Economic Institute, menilai langkah ini sebagai perubahan substansial dalam posisi geopolitik Jerman. Ia mengaku terkejut dengan kejelasan, substansi, dan keterbukaan pemerintah Jerman dalam mengomunikasikan perubahan strategi ini kepada publik internasional.
Secara teknis, paket kebijakan tersebut menyerukan perlindungan yang lebih kuat terhadap kompetisi tidak sehat. Hal ini akan diwujudkan melalui penerapan tindakan anti-dumping dan anti-subsidi yang lebih cepat dan menyeluruh di tingkat Eropa, serta penegakan aturan yang lebih ketat untuk mencegah upaya pengelakan kebijakan perdagangan yang telah ditetapkan.