Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya memberikan klarifikasi mengenai prosesi injak kepala kerbau yang sempat menuai perhatian publik saat dirinya menerima gelar adat 'Baginda Pemuka Bangsa' di Lampung. Jokowi menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari tradisi masyarakat adat setempat yang telah berlangsung secara turun-temurun, bukan sebuah simbol yang sarat dengan muatan politik tertentu.
Dalam keterangannya di Solo, Selasa (7/7), Jokowi menyatakan bahwa prosesi tersebut adalah bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Kerajaan Lampung. Ia mengimbau agar masyarakat tidak menarik setiap peristiwa budaya ke ranah politik yang seringkali tidak memiliki keterkaitan substansial. Menurutnya, pemaknaan yang dipaksakan terhadap sebuah ritual adat hanya akan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menanggapi spekulasi yang mengaitkan kepala kerbau dengan simbol kepala banteng milik partai politik tertentu, Jokowi menepis anggapan tersebut. Ia menekankan bahwa ritual itu merupakan kearifan lokal yang sudah dilakukan ratusan kali sebagai bentuk pelestarian kebudayaan. Baginya, menghargai keberagaman budaya Indonesia adalah kewajiban yang harus terus dijaga agar identitas bangsa tetap kokoh.
Sebelumnya, momen Jokowi menginjak kepala kerbau di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung, pada Sabtu (27/6) memicu beragam respons. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa secara denotatif, ritual ini merupakan bentuk apresiasi atas penghargaan adat yang diberikan kepada Jokowi. Namun, ia tidak menampik adanya tafsir konotatif yang mengaitkan hal tersebut dengan dinamika politik internal partai.
Di sisi lain, Ketua DPP PSI, Bestari Barus, memberikan penegasan bahwa ritual tersebut bukanlah keinginan pribadi Jokowi, melainkan rangkaian prosesi yang disiapkan sepenuhnya oleh masyarakat adat Lampung. Ia menyebut bahwa Jokowi hanyalah penerima gelar yang mengikuti prosedur adat yang berlaku, sehingga tuduhan bahwa ritual tersebut adalah pernyataan politik dinilai tidak berdasar.
Peristiwa ini menjadi refleksi penting mengenai bagaimana tradisi lokal seringkali bersinggungan dengan persepsi politik di era informasi yang sangat cepat. Dengan penjelasan dari berbagai pihak, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam membedakan antara nilai-nilai kebudayaan yang sakral dengan narasi politik praktis yang kerap berkembang di media sosial.