Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, melontarkan peringatan keras terkait ancaman kebakaran di Jakarta yang kini dianggap jauh lebih berbahaya dibandingkan bencana banjir. Dalam peresmian gedung baru PMI di Jakarta Pusat, Kamis (17/9), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI tersebut menyoroti bagaimana kelalaian manusia dalam penggunaan listrik menjadi pemicu utama musibah yang meluluhlantakkan properti warga.
Data yang dipaparkan menunjukkan angka yang cukup mencengangkan, di mana 90 persen kasus kebakaran di ibu kota berhulu pada permasalahan instalasi listrik. Kalla menekankan bahwa masalah ini bukan sekadar musibah alam, melainkan akibat keteledoran manusia dalam mengelola daya listrik di hunian masing-masing.
Fenomena 'overload' atau kelebihan beban menjadi akar persoalan yang paling sering ditemukan. Banyak rumah tangga yang memiliki daya langganan terbatas, misalnya 300 atau 400 VA, namun memaksakan penggunaan perangkat elektronik hingga mencapai beban 500 hingga 600 VA. Kondisi ini memicu panas berlebih pada kabel dan instalasi yang akhirnya memicu percikan api.
Perbandingan yang disampaikan Kalla mengenai dampak bencana cukup kontras. Jika banjir melanda, hunian warga umumnya masih berdiri meski dipenuhi lumpur dan kotoran. Sebaliknya, kebakaran sering kali menghabiskan seluruh harta benda, meninggalkan keluarga dalam posisi kehilangan segalanya tanpa sisa. Itulah mengapa ia menganggap kebakaran di perkampungan padat penduduk jauh lebih merusak secara ekonomi dan psikologis.
Untuk menekan angka kejadian, Kalla mengusulkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP, mahasiswa teknik elektro, hingga PLN. Sinergi ini ditargetkan untuk mengedukasi warga mengenai disiplin listrik. Ia optimistis bahwa dengan kedisiplinan yang tepat, setidaknya 50 persen risiko kebakaran bisa ditekan secara signifikan.
Perspektif Kalla membagi bencana menjadi tiga kategori: bencana alam seperti gempa dan tsunami, bencana campuran seperti banjir, serta bencana buatan manusia seperti kebakaran dan konflik. Penekanan pada aspek 'buatan manusia' ini menjadi pengingat bahwa pencegahan seharusnya lebih mudah dilakukan dibandingkan menghadapi bencana alam yang sulit diprediksi.
Di Indonesia, permasalahan kebakaran akibat korsleting listrik memang menjadi momok yang tak kunjung usai, terutama di pemukiman padat penduduk dengan instalasi listrik yang sudah tua atau tidak standar. Banyak rumah tangga yang melakukan modifikasi instalasi secara mandiri tanpa mempedulikan standar keamanan kelistrikan nasional (SNI).
Langkah ke depan yang diusulkan mencakup edukasi preventif yang lebih masif. Bantuan kemanusiaan setelah bencana memang penting, namun Kalla menegaskan bahwa fokus utama harus bergeser ke arah pencegahan sebelum musibah terjadi. Upaya ini memerlukan komitmen dari warga untuk meremajakan instalasi listrik di rumah mereka dan mematuhi batas beban daya.
Secara teknis, penggunaan komponen listrik berkualitas rendah di pasaran juga sering menjadi faktor pendukung. Tanpa regulasi yang lebih ketat terhadap peredaran kabel dan stop kontak yang tidak memenuhi standar, risiko korsleting akan tetap tinggi. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan kabel yang tidak sesuai peruntukan menjadi langkah krusial.
Ke depannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mengintegrasikan program inspeksi listrik berkala di kawasan padat penduduk. Sinergi antara otoritas setempat dan penyedia layanan listrik nasional adalah kunci agar kebakaran yang dipicu oleh keteledoran manusia dapat diminimalisir secara bertahap.
Kalla menutup pesannya dengan menegaskan bahwa disiplin adalah kunci utama. Jika masyarakat mampu mematuhi aturan beban listrik, maka potensi kerugian harta benda akibat kebakaran besar di Jakarta dapat ditekan, sekaligus mengurangi beban bantuan kemanusiaan pascabencana yang selama ini menjadi tanggung jawab PMI dan instansi terkait.
Harapan besar terletak pada kesadaran kolektif. Kebakaran bukan lagi sekadar musibah yang datang tiba-tiba, melainkan risiko yang bisa dikendalikan melalui pengetahuan dan kedisiplinan. Dengan pendekatan yang berbasis pada edukasi teknis, diharapkan warga Jakarta dapat hidup lebih aman dan terhindar dari ancaman yang menghanguskan.