Kementerian Luar Negeri (Kemlu) secara resmi menanggapi kasus warga negara Indonesia (WNI) berinisial FY yang diduga kabur dari rombongan wisata saat berkunjung ke Korea Selatan. Insiden ini viral usai pengelola travel @sarjanabackpacker membagikan kronologi kehilangan peserta asal Madiun itu di media sosial. Direksi Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menilai perbuatan oknum tersebut menyakiti kepercayaan otoritas imigrasi Korea Selatan yang selama ini memberikan kemudahan akses bagi warga Indonesia.
Menurut Heni, tindakan segelintir oknum yang menyalahgunakan fasilitas kemudahan masuk sangat disayangkan karena tidak mencerminkan mayoritas WNI yang bepergian secara sah. Ia menegaskan kepatuhan setiap warga negara tetap menjadi fondasi utama agar pemerintah dapat terus memperluas program kemudahan mobilitas, termasuk skema bebas visa yang kini dinikmati masyarakat Indonesia untuk kunjungan singkat ke Korea Selatan.
Kasus ini bermula dari tur reguler yang berlangsung lancar hingga suatu malam peserta bernama Femas, asal Madiun, menyatakan niat berjalan-jalan ke kawasan Myeongdong. Sejak meninggalkan hotel, ia tidak pernah kembali, tidak menjawab telepon, hingga tidak ditemukan jejaknya oleh pihak berwenang setempat. Pengelola travel telah melaporkan ke imigrasi Korea Selatan dan menghubungi keluarga di Madiun, namun hingga kini belum ada kabar pasti.
Dampak finansial dan reputasional pun menimpa pengelola travel. Mereka dikenai denda administratif sebesar Rp125 juta oleh otoritas Korea Selatan serta kerusakan citra yang berdampak pada kepercayaan calon peserta mendatang. Pemilik akun @sarjanabackpacker menegaskan kekecewaan bukan sekadar kehilangan satu peserta, melainkan keputusan satu orang yang menjadikan ratusan peserta potensial sebagai korban ketidakpercayaan.
Kebijakan bebas visa kunjungan singkat (K-ETA) yang diberlakukan Korea Selatan sejak April 2023 memang membuka peluang masif bagi wisatawan Indonesia. Data Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan WNI ke Korea Selatan melonjak 300 persen pada 2023 dibanding tahun sebelumnya. Kemudahan ini bersifat timbal balik dan bergantung pada tingkat kepatuhan warga negara masing-masing negara mitra.
Di sisi lain, KBRI Seoul telah mengaktifkan protokol konsuler dan berkoordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Korea Selatan untuk melacak keberadaan FY. Kedutaan juga mengimbau warga Indonesia yang berada di Korea Selatan agar senantiasa menaati aturan imigrasi, termasuk melapor saat mengubah tujuan kunjungan atau tempat tinggal. Pelanggaran berpotensi mengakibatkan deportasi, blacklist, hingga sanksi pidana menurut undang-undang setempat.
Praktisi pariwisata menilai insiden ini sebagai pelajaran keras bagi industri. Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) mengakui perlunya penguatan sistem verifikasi calon peserta tur internasional, termasuk pemeriksaan latar belakang keuangan dan motivasi perjalanan. Beberapa travel besar mulai menerapkan wawancara pra-berangkat dan surat pernyataan bermaterai sebagai upaya mitigasi risiko serupa.
Kendati demikian, pemerintah menolak memblokir akses kemudahan bagi mayoritas warga yang jujur. Heni menegaskan Kemlu akan terus mendorong penyederhanaan prosedur perjalanan antar negara sebagai bagian penguatan diplomasi antarmasyarakat. Negara-negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia justru semakin terbuka bagi warga Indonesia berkat rekam jejak kepatuhan yang baik selama ini.
Bagi masyarakat, kasus FY menjadi pengingat bahwa kebebasan bepergian bukan hak mutlak melainkan kepercayaan yang harus dijaga kolektif. Setiap pelanggaran individu menciptakan efek domino: ketatnya pemeriksaan visa, tambahan biaya, hingga pencabutan fasilitas bebas visa yang merugikan jutaan warga lain yang berencana liburan atau bisnis ke Korea Selatan.
Ke depan, Kemlu dan KBRI Seoul akan menyusun rekomendasi kebijakan bersama otoritas Korea Selatan untuk mencegah kasus serupa tanpa menghambalangi aliran wisatawan sah. Sementara itu, industri travel diharapkan proaktif mendidik calon peserta tentang konsekuensi hukum dan moral pelanggaran imigrasi. Kepercayaan membutuhkan dekade untuk dibangun, namun cukup satu insiden untuk dihancurkan.