Ketika kabut asap kembali menyelimuti langit Malaysia, kita di Indonesia kembali berhadapan dengan cermin yang sama: wajah kelalaian yang tak kunjung usang. Bukan berita baru, tapi ironi yang berulang. Di saat dunia bergerak menegosiasikan semikonduktor dan strategi militer, kita masih berkutat pada asap yang kita ciptakan sendiri, pada bencana yang seharusnya bisa dicegah. Ini bukan soal cuaca atau El Nino semata; ini tentang cara kita memandang kekayaan, pembangunan, dan masa depan.
Fenomena kabut asap lintas batas bukan sekadar masalah lingkungan. Ia adalah indikator kegagalan tata kelola yang parah. Saat Malaysia mencatat kualitas udara tidak sehat dan warganya membatasi aktivitas luar ruangan, kita tengah mengekspor masalah domestik menjadi krisis internasional. Sementara Australia dan Vietnam mengunci rantai pasok mineral kritis untuk semikonduktor, kita justru membiarkan kekayaan alam terbakar di atas lahan gambut. Di tengah wacana besar tentang keamanan maritim di atas kertas, keamanan ekologis kita justru dilanggar setiap musim kemarau tiba.
Ketika dunia bergerak mengamankan rantai pasok semikonduktor, Indonesia seolah berjalan di tempat dengan membiarkan karhutla yang dampaknya melintasi batas negara. Kabut asap bukan lagi masalah domestik; dia telah menjadi isu diplomasi yang menggerus kepercayaan tetangga. Bandingkan dengan bagaimana Australia-Vietnam memperkuat kemitraan strategis dengan fokus pada masa depan, sementara kita sibuk memadamkan api yang setiap tahun menyala. Ini cermin bahwa kita kerap menangani gejala, bukan akar persoalan.
Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo mengirim surat presiden untuk Gubernur Bank Indonesia, sementara di saat yang sama ribuan hektare lahan terbakar. Pertanyaan tentang kepemimpinan dan prioritas menjadi tidak terelakkan. Sama seperti mantan Menteri Agama yang menjalani sidang dakwaan korupsi kuota haji, kasus karhutla menunjukkan pola yang sama: persoalan tata kelola yang berulang dan penegakan hukum yang kerap mandul. Ini tentang komitmen yang tidak pernah benar-benar hadir, hanya menjadi pidato seremonial belaka.
Mari kita perhatikan juga bagaimana dunia internasional merespons krisis ekologi. Filipina diguncang banjir dan tanah longsor yang menewaskan belasan orang; kabut asap kita menyelimuti negeri jiran. Sementara itu, di belahan bumi lain, Amerika dan Korea Selatan menggelar latihan militer untuk mengantisipasi taktik baru Korea Utara dari Ukraina—konflik nyata yang membakar Eropa Timur. Dunia memang penuh krisis. Namun justru di tengah hiruk-pikuk itu, ada pelajaran besar: negara-negara yang serius menghadapi tantangan akan memenangkan masa depan.
Kita juga perlu membuka mata pada ancaman teknologis yang bergerak cepat. OpenAI merilis GPT-5.6-Cyber yang mampu menyelesaikan 95% tugas peretasan tingkat lanjut—tools yang pada saat bersamaan bisa menjadi senjata atau perisai. Di tengah urusan asap dan tata kelola, dunia teknologi melompat jauh. Sementara kita mungkin masih sibuk mendebatkan wacana pilkada tanpa wakil kepala daerah, negara lain mengamankan infrastruktur digitalnya. Ada ketimpangan besar antara cara kita membelanjakan energi publik dan arah masa depan dunia.
Tuntutan Trump kepada Iran untuk membayar kompensasi perang juga menjadi pengingat getir bahwa kekuatan dunia sering kali beroperasi dengan logika transaksional yang kaku. Sementara itu, kita belajar dari survei Herbalife bahwa 82 persen orang menganggap kesehatan holistik penting. Ironisnya, kesehatan ekologi dan fisik kita justru terancam oleh polusi asap yang kita hasilkan sendiri. Kita mengeluh tentang udara tidak sehat, tapi setelah kabut berlalu dan musim hujan tiba, kita kembali lupa hingga tahun depan.
Ujung dari semua ini adalah tentang peradaban yang berkelanjutan. Ketika Malaysia dan Singapura mulai menagih akuntabilitas atas karhutla, kita tidak punya banyak pilihan selain berbenah. Realisasi TKD Tambahan di Sumatra Utara yang hanya 6,82 persen atau bahkan stagnan di angka nol di dua kabupaten terdampak parah menunjukkan bahwa ketimpangan dan ketidakpedulian sering berjalan beriringan. Daerah yang paling menderita justru paling sedikit mendapat perhatian dan anggaran. Ini bukan sekadar masalah alam, melainkan masalah politik dan ekonomi.
Proyeksi ke depan tergantung pada satu hal: apakah kita akan terus hidup dalam siklus melupakan? Kabut asap akan hilang saat hujan tiba, tapi akar masalahnya tetap tertanam. Jika tidak ada terobosan dalam penegakan hukum, teknologi pemantauan lahan, dan insentif ekonomi bagi petani, kita akan bertemu lagi tahun depan, berdebat tentang siapa yang harus disalahkan, dan terus menjadi negara yang reaktif alih-alih antisipatif.
Kita membutuhkan kepemimpinan yang berani mengorbankan kepentingan jangka pendek demi udara bersih dan hari esok yang lebih baik. Kita tak butuh lebih banyak kata-kata; kita butuh tindakan nyata yang sesuai dengan skala ambisi kita sebagai bangsa. Jika kita terus menunda, jangan kaget ketika kabut yang datang bukan hanya dari kebakaran hutan, tetapi juga dari kabut kelalaian yang membungkus masa depan. Saatnya berhenti melupakan.
Kita harus menyadari bahwa krisis lingkungan dan tata kelola bukanlah cerita yang bisa dipotong dan dilupakan begitu saja. Dampaknya nyata, menyentuh saudara kita di negeri tetangga, dan mengubur reputasi kita sebagai paru-paru dunia. Inilah waktu untuk introspeksi, bukan sekadar menunggu hujan datang dan masalah selesai dengan sendirinya. Karena pada akhirnya, melawan kabut asap berarti melawan diri kita sendiri yang apatis, dan memilih untuk menjadi bangsa yang akhirnya dewasa.