Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan pada Selasa (22/7) bahwa pemerintahnya mempelajari "semua opsi" untuk merespons kebijakan tarif baru yang diumumkan Trump sehari sebelumnya. Dalam konferensi pers singkat, Carney mengonfirmasi bahwa ia dan Trump telah sepakat untuk memperintensifkan pembicaraan dalam minggu-minggu mendatang guna mencapai kesepakatan komprehensif, meski tidak menandakan kunjungan ke Washington.
Ancaman tarif 50 persen tersebut menargetkan rentang produk luas — mulai dari anggur, stok hoki, hingga semen — namun mengecualikan energi, potas, serta barang yang sudah kena tarif sektoral. Langkah ini mengejutkan karena langsung menyentuh produk-produk yang selama ini dilindungi di bawah kerangka USMCA, perjanjian perdagangan bebas trilateral yang menggantikan NAFTA sejak 2020.
Latar belakang eskalasi ini bermula dari kebijakan "America First" yang dikembangkan Trump sejak kembali ke Kantor Oval Januari 2025. Berbeda dengan periode pertama kepemimpinannya di mana pengecualian USMCA sering diberikan, kali ini Trump memilih melanggar semangat perjanjian tersebut. Pada 1 Juli lalu, Washington resmi memberitahukan tidak akan memperpanjang USMCA dalam bentuk saat ini, membuka pintu renegosiasi yang penuh ketidakpastian.
Oposisi konservatif di Kanada segera menembak kritik keras. Mereka menuduh pemerintahan Carney terlalu pasif dengan menandatangani kesepakatan perdagangan baru dengan blok lain, padahal seharusnya fokus "membuka kebuntuan" sumber daya alami Kanada — seperti mineral kritis dan energi — untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Tekanan politik domestik ini mempersulit ruang manuver Carney.
Bagi Indonesia, gejolak ini bukan sekadar pertikaian tetangga utara. AS dan Kanada keduanya adalah mitra dagang strategis: AS menempati posisi tiga besar tujuan ekspor Indonesia, sedangkan Kanada menjadi pintu masuk ke pasar Amerika Utara. Ketidakstabilan USMCA berpotensi mengganggu rantai pasok global, terutama komoditas industri seperti baja, aluminum, dan produk pertanian yang harga acuan dunia sering dikaitkan dengan dinamika pasar Amerika Utara.
Lebih jauh, ancaman tarif unilateral ini mengirim sinyal buruk bagi sistem perdagangan multilateral yang sudah rapuh. Jika ekonomi terbesar dunia dengan mudah mengabaikan perjanjian tertulis yang baru disahkan lima tahun lalu, negara-negara berkembang seperti Indonesia harus lebih waspada dalam mengandalkan akses pasar tunggal. Diversifikasi mitra dan penguatan kerjasama regional — misalnya lewat RCEP dan IPEF — semakin urgen.
Carney menegaskan tujuan utamanya adalah "kesepakatan komprehensif", namun tidak memberikan jadwal pasti. Sementara itu, pejabat perdagangan Kanada telah memulai kajian hukum untuk menilai kelayakan mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO, meski mekanisme itu sendiri sedang lumpuh karena blokiran AS terhadap pengangkatan hakim apelasi.
Di sisi lain, Kanada memiliki kartu tekan berupa suplai energi dan mineral kritis yang dibutuhkan AS untuk transisi hijau. Data 2024 menunjukkan 60 persen impor crude oil AS berasal dari Kanada, serta dominasi pasokan nikel, kobalt, dan tanah jarang. Apakah Carney akan memainkan kartu ini sebagai leverage, atau justru menghindarinya demi menjaga hubungan jangka panjang, menjadi pertanyaan terbuka.
Para analis memperkirakan negosiasi akan berlangsung keras dan memakan waktu bulan-bulan. Skenario terburuk — tarif berlaku penuh tanpa pengecualian USMCA — diproyeksikan menebus korban ekonomi dua arah: industri manufaktur terintegrasi di wilayah Great Lakes akan lumpuh, sementara konsumen AS menghadapi kenaikan harga barang sehari-hari.
Pelajaran bagi Jakarta jelas: keandalan perjanjian perdagangan bergantung pada kehendak politik pemimpin, bukan hanya teks hukum. Indonesia harus mempercepat penyelesaian negosiasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, memperkuat posisinya di ASEAN, serta membangun cadangan pasar di Afrika dan Timur Tengah. Ketahanan ekonomi tidak dibangun dengan harap, tapi dengan opsi.