Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok dilaporkan telah meluncurkan sebuah rudal uji coba dari kapal selam bertenaga nuklir di perairan lepas Pasifik pada hari Senin lalu. Berdasarkan laporan dari kantor berita resmi pemerintah Tiongkok, Xinhua, peluncuran hulu ledak tiruan tersebut dilakukan tepat pada pukul 12.01 siang waktu setempat.
Pihak militer Tiongkok menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari latihan rutin tahunan yang direncanakan oleh komando militer mereka. Dalam pernyataan resminya, Beijing menyatakan bahwa uji coba rudal tersebut tidak diarahkan kepada negara mana pun secara spesifik, melainkan hanya bertujuan untuk menguji kemampuan teknis sistem persenjataan mereka di lingkungan maritim terbuka.
Lebih lanjut, pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa mereka telah memberikan pemberitahuan awal kepada negara-negara terkait di kawasan tersebut sebelum peluncuran dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap protokol internasional guna menghindari kesalahpahaman atau kekhawatiran yang tidak perlu di antara negara-negara tetangga di kawasan Pasifik.
Peristiwa ini mencatat sejarah baru bagi militer Tiongkok, karena ini merupakan uji coba rudal berbasis kapal selam pertama yang diketahui sejak tahun 1982. Selain itu, ini adalah kali pertama Tiongkok mengonfirmasi peluncuran rudal dari kapal selam bertenaga nuklir, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan proyeksi kekuatan bawah laut mereka.
Respons internasional segera muncul setelah pengumuman tersebut. Pemerintah Jepang dan Australia telah mengonfirmasi bahwa mereka memang menerima pemberitahuan sebelumnya mengenai rencana peluncuran rudal tersebut. Namun, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, secara terbuka menyatakan kekhawatirannya dan menyebut langkah Tiongkok ini sebagai tindakan yang dapat mendestabilisasi kawasan.
Wong menambahkan bahwa uji coba ini terjadi di tengah percepatan pembangunan militer Tiongkok yang dinilai kurang transparan. Menurut pemerintah Australia, kurangnya kejelasan mengenai intensi militer di kawasan Indo-Pasifik ini menciptakan ketidakpastian yang tidak diharapkan oleh negara-negara di sekitar, sehingga menuntut adanya dialog yang lebih terbuka mengenai keamanan regional.