Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi melantik Irjen Wibowo untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri. Pelantikan tersebut dilaksanakan dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) yang berlangsung khidmat di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, pada Sabtu (4/7). Irjen Wibowo menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki oleh Irjen Agus Suryonugroho.
Selain pergantian posisi Kakorlantas, Kapolri juga melakukan rotasi terhadap sejumlah Pejabat Utama (PJU) di lingkungan Mabes Polri. Salah satu penunjukan penting lainnya adalah Brigjen Didi Hayamansyah yang kini menjabat sebagai Kapuslitbang Polri, menggantikan Irjen Ruddi Setiawan. Perubahan ini menjadi bagian dari agenda besar penyegaran organisasi di tubuh Polri.
Sebanyak enam jabatan Kapolda di berbagai wilayah Indonesia juga mengalami perombakan dalam mutasi kali ini. Irjen Ruddi Setiawan kini menjabat sebagai Kapolda Aceh, sementara Irjen Djati Wiyoto Abadhy dipercaya memimpin Polda Sumatera Barat. Pergeseran ini diharapkan dapat membawa semangat baru dalam penegakan hukum dan keamanan di masing-masing wilayah penugasan.
Posisi Kapolda Jawa Barat kini diisi oleh Irjen Pipit Rismanto, menggantikan Komjen Rudi Setiawan. Adapun posisi Kapolda Kalimantan Barat yang ditinggalkan Irjen Pipit kini dijabat oleh Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar. Sementara itu, Irjen Agus Wijayanto resmi mengemban tugas sebagai Kapolda Kalimantan Utara, mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Irjen Djati Wiyoto Abadhy.
Di wilayah Indonesia Timur, Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru resmi dilantik sebagai Kapolda Papua Barat Daya, menggantikan Brigjen Gatot Haribowo. Pergantian ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesinambungan operasional kepolisian di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan keamanan yang unik.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa serangkaian mutasi ini adalah bagian dari dinamika organisasi yang normal dalam rangka pembinaan karier. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk menjaga regenerasi kepemimpinan serta meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat. Para pejabat baru diharapkan segera beradaptasi dengan tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing guna menjawab tantangan keamanan yang kian kompleks.