Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) secara resmi mengeluarkan pernyataan keras merespons peningkatan aksi kekerasan dan serangan bersenjata yang belakangan ini terjadi di wilayah Papua. Kepala Biro PGI Papua, Pendeta Ronald Rischard Tapilatu, menegaskan bahwa eskalasi konflik tersebut telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dari berbagai lapisan masyarakat, yang dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan.
Dalam keterangannya, PGI menyoroti beberapa peristiwa tragis yang mencoreng stabilitas keamanan di Papua, termasuk insiden penembakan terhadap pilot asal Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, serta pembakaran pesawat perintis milik AMA dengan nomor registrasi PK-RCY di Bandara Ipdeheik, Kabupaten Yahukimo, pada awal Juli lalu. Peristiwa ini dianggap sebagai bukti nyata memburuknya situasi keamanan yang semakin mengancam keselamatan publik di wilayah tersebut.
Catatan PGI menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya menelan korban di kalangan aparat keamanan, tetapi juga menyasar warga sipil, pendeta, hingga ibu hamil dan bayi. Selain korban jiwa, konflik berkepanjangan ini juga memaksa ribuan warga sipil untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman akibat situasi yang terus tidak kondusif.
Ronald Rischard Tapilatu menegaskan bahwa setiap nyawa yang melayang dalam konflik ini merupakan luka mendalam bagi kemanusiaan. PGI berpendapat bahwa apa pun motif di balik tindakan tersebut, baik itu alasan politik maupun keamanan, tidak ada pembenaran bagi tindakan penghilangan nyawa manusia yang tidak bersalah. Oleh karena itu, PGI mendesak seluruh pihak yang bertikai untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan.
Lebih lanjut, PGI mendesak pemerintah untuk melakukan pengusutan tuntas terhadap seluruh rangkaian peristiwa kekerasan melalui penyelidikan yang independen dan imparsial. PGI menuntut agar pelaku diberikan hukuman setimpal sesuai hukum yang berlaku, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap aparat kepolisian maupun militer apabila terbukti melakukan pelanggaran HAM atau tindakan di luar prosedur hukum.
Menanggapi pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan, PGI menilai bahwa strategi militeristik tidak efektif dalam menciptakan kedamaian di Papua. PGI mendorong negara untuk segera membuka ruang dialog damai yang melibatkan para tokoh adat, tokoh agama, serta elemen masyarakat sipil sebagai solusi permanen. Pendekatan dialog dianggap lebih manusiawi dibandingkan pendekatan militer yang dinilai hanya melahirkan penderitaan berkelanjutan bagi warga sipil di daerah konflik.