Pihak keluarga mendiang Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni, yang akrab disapa Dokter Icha, secara resmi menambah daftar pihak yang diduga melakukan intimidasi terhadap almarhumah. Perwakilan keluarga, Viktor Manbait, mengungkapkan nama baru tersebut usai proses pelaporan di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (3/7).
Dengan adanya penambahan satu nama baru, kini total terdapat empat orang yang dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan intimidasi yang memicu depresi berat pada dokter muda tersebut. Laporan ini disampaikan langsung oleh ayah kandung korban, Gabriel Pakaenoni, sebagai bagian dari upaya hukum mencari keadilan atas kematian tragis sang anak.
Keempat terduga pelaku yang dilaporkan merupakan pejabat publik di wilayah Timor Tengah Utara (TTU). Tiga di antaranya adalah anggota DPRD TTU, yakni Therezius Lazakar dari Partai Golkar, Robert Tubani dari PKB, dan Veronika Lake dari PDIP. Sementara satu nama baru yang terungkap berinisial MMS, seorang dokter hewan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Peternakan Kabupaten TTU.
Viktor Manbait menjelaskan bahwa peran MMS dalam rangkaian intimidasi tersebut adalah memaksa Dokter Icha untuk segera mengambil tindakan medis berupa penyuntikan serum antibisa kepada pasien gigitan ular. Tindakan pemaksaan ini dinilai menambah beban psikologis almarhumah setelah sebelumnya menerima tekanan verbal dari tiga oknum anggota dewan tersebut.
Menurut keterangan keluarga, tekanan bertubi-tubi ini terjadi pada 13 Juni 2026 saat Dokter Icha sedang bertugas di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Leona, Kefamenanu. Diduga, akumulasi intimidasi tersebut menyebabkan Dokter Icha mengalami depresi berat hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, pada Jumat (26/6).
Saat ini, pihak kepolisian telah mengambil alih penanganan kasus ini secara menyeluruh untuk mengungkap fakta di balik kematian Dokter Icha. Selain laporan keluarga, penyidik diketahui telah menyita bukti rekaman CCTV dari Rumah Sakit Leona sebagai bagian dari proses investigasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran hukum dan etika yang melibatkan para pejabat publik tersebut.