Kebisingan mesin tempur dan suara ledakan kembali menghantui Yaman usai empat tahun diam relatif. Pada akhir Juni, kedua belah pihak — pemerintah yang diakui internasional di Aden dan gerakan Houthi yang menguasai Sanaa — mulai mengumpulkan pasukan di garis depan. Puncak ketegangan terjadi pada 3 Juli, ketika penerbangan komersial pertama dari Teheran ke Sanaa dalam lebih dari satu dekade mendarat di bandara ibukota yang dikontrol Houthi, memicu protes keras dari sisi pemerintah.
Keesokan harinya, pertempuran sengit meledak di gubernur Hodeidah barat Yaman, menewaskan puluhan orang dan menjadi kekerasan terparah sejak gencatan senjata 2022. Eskalasi berlanjut pada hari Senin, saat upaya mendaratnya penerbangan kedua dari Teheran dijawab pemerintah dengan membombing landasan pacu Bandara Internasional Sanaa, sementara Houthi membalas dengan menembakkan misil balistik ke Arab Saudi. Menteri Pertahanan Yaman, Taher al-Aqili, menyatakan kesabaran pemerintah "sudah habis", dan pembicara militer Houthi, Yahya Saree, mengumumkan berakhirnya "fase de-eskalasi".
Kedamaian relatif sejak 2022 memang rapuh. Gencatan senjata yang dinegosiasi PBB hanya menghentikan pertempuran terbuka, tapi tidak menyelesaikan akar konflik: pembagian kekuasaan, pengendalian sumber daya minyak, dan status politik Houthi. Selama ini, kedua belah pihak menggunakan jeda untuk merekrut, melatih, dan memindahkan senjata berat. Peneliti Salah Ali Salah dari Sanaa Center for Strategic Studies menilai retorik terbaru Houthi "menarik perhatian" karena tidak hanya bertujuan mobilisasi internal, tapi menyiapkan narasi politik untuk fase perang baru yang berdampak regional.
Keterkaitan dengan perang Iran-AS di Teluk mengubah kalkulasi strategis. Iran, sekutu utama Houthi, kini terlibat konfrontasi langsung dengan AS dan Israel. Salah memperingatkan, saat Iran menyerang dari timur, Houthi bisa membuka front selatan — mengancam keamanan negara-negara Teluk dan lalu lintas maritim di Laut Merah. Kapasitas Houthi menembak kapal dagang dan menargetkan instalasi vital Arab Saudi telah terbukti selama puncak perang Yaman 2015-2022, serta dalam kampanye solidaritas Gaza sejak Oktober 2023.
Namun, Houthi juga menghadapi tekanan domestik. Serangan balasan Israel, AS, dan Inggris atas posisi mereka di barat laut Yaman telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Populasi di wilayah kendali Houthi menderita krisis ekonomi parah: gaji pegawai negeri tak dibayar bertahun-tahun, inflasi melonjak, dan blokade udara-laut-darat tetap berfungsi. Jika Houthi mendorong perang baru tanpa justifikasi yang diterima rakyat, risiko ketidakstabilan internal meningkat. Fokus Houthi pada "blokade Bandara Sanaa" dan penyalahan ke Arab Saudi — meski pemerintah Yaman yang mengaku bertanggung jawab — dibaca Salah sebagai upaya membingkai eskalasi mendatang sebagai lanjutan konflik Yaman, bukan proksi Iran.
Di sisi lain, pemerintah Yaman memperkuat posisi. Akhir 2024, mereka berhasil mengalahkan Dewan Transisi Selatan (STC) — sekutu lawan dalam koalisi anti-Houthi — dan mengkonsolidasikan kontrol di timur serta selatan Yaman. Kemenangan internal itu membebaskan tangan militer untuk menoleh ke utara. Prediksi awal soal dukungan AS untuk ofensif anti-Houthi redup karena negara-negara Teluk justru mendorong de-eskalasi dengan Iran, takut perang melebar ke wilayah mereka.
Analis Yaman, Adel Dashela, menilai opsi militer tetap di meja jika Houthi menolak proposal damai. "Implementasinya sangat bergantung pada posisi Arab Saudi," ujarnya. Riyadh, yangمنذ 2015 memimpin koalisi militer, kini lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi dan diplomasi — termasuk normalisasi potensial dengan Iran — daripada perang proxy yang mahal dan tak berujung.
PBB pernah menyusun peta jalan akhir 2023: pembayaran gaji seluruh pegawai negeri, pembukaan jalan dan bandara, peluncuran ekspor minyak, menuju proses politik yang mengakhiri perang. Tidak satu pun terealisasi. Ketidakpercayaan mendalam, keuntungan ekonomi dari status quo bagi elit militer kedua sisi, dan dinamika geopolitik luar membuat kompromi mustahil.
Bagi Indonesia, eskalasi di Yaman bukan sekadar berita jauh. Gangguan alur pelayaran Laut Merah — di mana 12% perdagangan global dan 30% lalu lintas kontainer dunia lewat — langsung memengaruhi biaya impor dan ekspor Indonesia. Kenaikan premi asuransi kapal dan pengalihan rute ke Kelapa Baik Afrika menambah biaya logistik 15-30%. Lebih dari 200.000 pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dan negara Teluk lain rentan terdampak jika konflik melebar. Indonesia sebagai anggota OIC dan non-aktif Sementara PBB juga memiliki kepentingan diplomatik mendorong penyelesaian damai.
Keesokan harinya, mata dunia akan tertuju ke Riyadh dan Teheran. Apakah Arab Saudi akan menahan diri atau memberi lampu hijau untuk ofensif besar? Apakah Iran akan mengarahkan Houthi menurunkan suhu atau justru memanfaatkan front Yaman sebagai tekanan dalam negosiasi nuklir? Jawabannya akan menentukan apakah Yaman kembali ke kegelapan perang total, atau — meski tipis — peluang diplomasi masih tersisa.