Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia secara resmi meluncurkan inisiatif penguatan literasi sadar halal yang berbasis di Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh wilayah Indonesia. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya akselerasi dalam menyongsong kebijakan wajib halal yang akan diberlakukan secara penuh pada 18 Oktober 2026 mendatang. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa pesan mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) dapat tersampaikan secara masif dan menyentuh lapisan masyarakat yang paling dasar.
Direktur Jaminan Produk Halal Kemenag, Fuad Nasar, menyatakan bahwa program ini mengintegrasikan edukasi halal ke dalam ekosistem layanan KUA yang sudah ada. Melalui pendekatan ini, kepala KUA, para penghulu, serta penyuluh agama di daerah diberdayakan menjadi agen informasi utama. Mereka memiliki tugas krusial untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal kepada para pelaku usaha serta masyarakat luas di wilayah kerja masing-masing.
Edukasi halal tidak lagi dilakukan secara formal di ruang kelas, melainkan diintegrasikan ke dalam berbagai layanan keagamaan sehari-hari. Mulai dari forum bimbingan keluarga, kegiatan majelis taklim, hingga sesi dakwah rutin di masyarakat, literasi halal kini menjadi bagian dari materi edukasi yang disampaikan. Dengan cara ini, KUA bertransformasi dari sekadar pusat administrasi pernikahan menjadi pusat edukasi keagamaan dan gaya hidup yang komprehensif.
Lebih lanjut, Fuad menekankan bahwa konsep halal yang diusung oleh pemerintah memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekadar perolehan label atau sertifikat pada kemasan produk. Halal dipandang sebagai cerminan nilai, integritas, dan prinsip hidup yang menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat telah memenuhi standar keamanan, kebersihan, serta ketentuan syariat yang berlaku secara ketat.
Sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kemenag menegaskan bahwa sertifikasi hanyalah salah satu aspek dari ekosistem halal. Halal juga mencakup perilaku dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan konsumsi yang aman. Oleh karena itu, aparatur Kemenag dari tingkat pusat hingga daerah diinstruksikan untuk terus membangun kesadaran publik mengenai urgensi jaminan produk halal sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan religius.
Sebagai ujung tombak di lapangan, para dai, mubaligh, dan penyuluh agama diharapkan mampu memperkuat narasi bahwa halal adalah proses pengetahuan dan tanggung jawab bersama. Dengan melibatkan berbagai elemen di lapangan, Kemenag optimis bahwa target wajib halal 2026 dapat tercapai dengan dukungan penuh dari kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya produk bersertifikat halal.