Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berupaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia melalui inovasi model Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) berbasis konsorsium. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas masih tingginya jumlah anak usia 7 hingga 18 tahun yang belum tersentuh layanan pendidikan formal, yang diperkirakan mencapai empat juta jiwa.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa kelompok usia 16-18 tahun merupakan kategori yang paling krusial. Jika tidak segera dijangkau oleh sistem pendidikan, kelompok ini berisiko masuk ke pasar tenaga kerja tanpa dibekali keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, mengembalikan mereka ke bangku sekolah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi sosial jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Suharti menjelaskan bahwa tingginya angka ATS disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari keterbatasan ekonomi, hambatan akses geografis terhadap sekolah formal, hingga kondisi sosial yang memaksa peserta didik putus sekolah. Model konsorsium PJJ hadir untuk memecah kebuntuan akses tersebut dengan mengolaborasikan sekolah induk penyelenggara dan sekolah mitra di berbagai wilayah.
Dalam skema ini, sekolah induk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan akademik, pengembangan kurikulum, sistem digital, serta penjaminan mutu layanan PJJ. Sementara itu, sekolah mitra berperan sebagai simpul layanan yang lebih dekat dengan domisili peserta didik, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel dan tidak lagi terikat pada keterbatasan ruang kelas fisik.
Sebagai contoh implementasi, anak-anak yang berada di daerah terpencil atau mengikuti orang tua di perkebunan dapat mengakses pendidikan melalui Community Learning Center (CLC). Pendekatan ini mengubah paradigma sekolah yang awalnya dipandang sebagai sebuah tempat menjadi sebuah ekosistem pembelajaran dinamis yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan murid di mana pun mereka berada.
Saat ini, program PJJ tersebut telah didukung oleh 32 sekolah induk dan 100 sekolah mitra yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, serta satu Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri (SILN). Kemendikdasmen optimis bahwa melalui kolaborasi ini, hambatan akses pendidikan dapat diminimalisir demi menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.