Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan strategi implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang bersifat bertahap dan selektif, dengan memfokuskan tahap awal pada dua gerbang udara internasional utama Indonesia: Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Kebijakan ini dikonfirmasi oleh Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sokhib Al Rokhman, yang menegaskan bahwa penerapan campuran bioavtur 1 persen ditargetkan dimulai pada tahun 2027 dan secara eksklusif diterapkan untuk penerbangan internasional.
Pemilihan dua bandara tersebut bukanlah keputusan sembarangan. Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai merupakan dua bandara dengan volume penerbangan internasional tertinggi di Indonesia, serta memiliki infrastruktur pendukung yang relatif matang untuk menangani logistik bahan bakar penerbangan baru. Fokus pada penerbangan internasional juga sejalan dengan tekanan regulasi global, terutama skema Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di bawah ICAO, yang mewajibkan maskapai internasional melaporkan dan mengurangi emisi karbon mereka. Dengan menerapkan SAF di rute internasional terlebih dahulu, Indonesia memposisikan diri proaktif dalam memenuhi standar keberlanjutan penerbangan global.
Kesiapan pasokan menjadi faktor penentu jadwal pelaksanaan. Kemenhub mengakui bahwa timeline implementasi sangat bergantung pada kesiapan PT Pertamina dalam menyiapkan kapasitas produksi SAF melalui sejumlah fasilitas kilang nasional, termasuk Kilang Cilacap, Kilang Balongan, dan fasilitas lainnya. Pertamina saat ini tengah mengembangkan teknologi co-processing dan dedicated unit untuk memproduksi SAF dari bahan baku sawit dan minyak goreng bekas, mendukung program mandat B40 dan transisi energi nasional. Ketergantungan pada pasokan domestik ini juga bertujuan memutus ketergantungan impor minyak mentah, sesuai narasi keamanan energi yang digagas pemerintah.
Sebelum penetapan kebijakan 2027, Kemenhub telah melakukan uji coba komprehensif selama enam bulan, dari Agustus hingga Desember 2025, menggunakan pesawat Airbus A320 milik Pelita Air pada rute Jakarta–Denpasar–Jakarta. Uji coba ini tidak hanya bersifat laboratorium, melainkan sudah memasuki tahap operasi komersial penuh dengan penumpang nyata. Hasilnya menunjukkan tidak adanya kendala teknis maupun operasional, membuktikan bahwa campuran SAF 1% aman diterapkan tanpa memerlukan modifikasi mesin pesawat. Validasi teknis ini diperkuat dengan pengujian di fasilitas test cell milik Garuda Maintenance Facility (GMF), yang mengonfirmasi performa mesin tetap normal dan dalam parameter standar keamanan penerbangan.
Pendekatan bertahap yang dipilih Indonesia — memulai dari 1% lalu mengevaluasi sebelum naik ke level lebih tinggi — berbeda dengan sejumlah negara Eropa yang sudah menerapkan mandat campuran SAF 2% hingga 6% sejak 2025. Sokhib Al Rokhman menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan keamanan operasional, kesiapan rantai pasok domestik, serta efisiensi biaya bagi industri penerbangan nasional yang masih dalam fase pemulihan pasca-pandemi. Lonjakan drastis kadar campuran berisiko menciptakan tekanan biaya pada maskapai domestik dan ketidakstabilan pasokan yang justru bisa menghambat adoptasi jangka panjang.
Roadmap jangka panjang Kemenhub menargetkan peningkatan kadar SAF secara bertahap hingga mencapai rentang 30% hingga 50% pada tahun 2060, selaras dengan target Net Zero Emission (NZE) 2060 Indonesia. Target ini ambisius mengingat skala tantangan: ketersediaan bahan baku berkelanjutan (feedstock), investasi infrastruktur kilang berskala besar, certificasi keberlanjutan (seperti RSPO dan ISCC), serta kerangka insentif fiskal yang mendorong maskapai beralih ke bahan bakar hijau. Tanpa kebijakan pendukung seperti pajak karbon, subsidi hijau, atau mandat penggunaan yang jelas, transisi ini berisiko terjebak dalam "chicken-and-egg problem" antara permintaan maskapai dan pasokan produsen.
Dari perspektif industri, implementasi SAF di dua bandara utama ini akan menciptakan efek demonstrasi (demonstration effect) yang krusial. Keberhasilan operasional di Soetta dan Ngurah Rai akan membangun kepercayaan maskapai penerbangan lain, investor infrastruktur hijau, dan lembaga keuangan internasional untuk turut serta dalam ekosistem penerbangan berkelanjutan Indonesia. Di sisi lain, hal ini juga membuka peluang bagi petani sawit dan pengelola minyak goreng bekas untuk terintegrasi ke dalam rantai nilai energi penerbangan, menciptakan ekonomi sirkular yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengurangan limbah.
Namun, tantangan nyata tetap ada di depan mata. Kesiapan Pertamina memproduksi SAF volume besar dengan harga kompetitif terhadap avtur konvensional menjadi kunci utama. Saat ini, biaya produksi SAF masih 2 hingga 4 kali lipat harga avtur fosil. Tanpa mekanisme penentuan harga (pricing mechanism) yang adil dan insentif fiskal yang kuat, beban biaya akan diteruskan ke konsumen melalui tiket pesawat yang lebih mahal, atau mengecilkan margin maskapai yang sudah tipis. Koordinasi lintas kementerian — Perhubungan, ESDM, Keuatan, dan Perindustrian — serta melibatkan DPR untuk kerangka hukum yang mengikat, menjadi prasyarat mutlak agar target 2027 tidak hanya menjadi jargon politik, melainkan realitas operasional yang terukur.