Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi mengucurkan anggaran senilai Rp1,1 triliun yang bersumber dari APBN untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di Kota Padang, Sumatera Barat. Langkah ini diambil sebagai respons atas kerusakan masif yang disebabkan oleh banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menyatakan bahwa dana besar tersebut akan dialokasikan secara bertahap untuk memulihkan fasilitas vital. Fokus utama dalam tahap awal pengerjaan meliputi rehabilitasi irigasi pada Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan titik-titik kritis pengendali banjir yang mendesak untuk diperbaiki.
Secara teknis, proyek ini mencakup pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing sungai, hingga pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimentasi. Pengerjaan tersebut akan difokuskan di sepanjang aliran sungai Batang Kuranji dan Air Dingin guna meminimalisir dampak bencana hidrom kerusakan serupa di masa mendatang.
Meski anggaran telah tersedia, Reski menekankan bahwa optimalisasi pengerjaan sangat bergantung pada penyelesaian masalah lahan yang saat ini masih menjadi tantangan di lapangan. Pihaknya berharap Pemerintah Kota Padang dapat mempercepat proses administrasi lahan agar target pelaksanaan konstruksi pada Agustus mendatang dapat terealisasi sesuai rencana.
Dalam skema jangka panjang, Kementerian PU melalui BWS V Padang menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sepenuhnya dalam kurun waktu tiga tahun. Proyek ini diproyeksikan tidak hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana hidrom.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh upaya pusat, termasuk opsi relokasi warga yang bermukim di kawasan berisiko tinggi. Pemkot Padang berencana melakukan pendekatan komprehensif mulai dari normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi bencana yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.