Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan pelatihan dasar militer yang sempat diterapkan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, menyatakan bahwa integrasi unsur kemiliteran bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat, khususnya kedisiplinan, bagi para calon manajer di lapangan.
Menurut Donny, pembentukan karakter melalui pusat pendidikan TNI bukanlah praktik yang asing. Banyak kementerian hingga sektor swasta yang memanfaatkan fasilitas pendidikan TNI atau Pusat Bela Negara milik Kemhan untuk mengasah kualitas sumber daya manusia. Harapannya, para peserta dapat mengadopsi nilai integritas, ketepatan waktu, dan kedisiplinan tinggi yang sangat dibutuhkan dalam mengelola unit usaha di tingkat desa.
Namun, kebijakan ini mengalami penyesuaian signifikan pasca insiden meninggalnya lima peserta dalam kegiatan tersebut. Kemhan memutuskan untuk merombak total konsep pelatihan dengan menghapus kurikulum latihan dasar militer murni. Kini, program tersebut difokuskan sebagai Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, sehingga peserta tidak lagi dilibatkan dalam materi penggunaan senjata maupun taktik tempur.
Lebih lanjut, Donny menegaskan bahwa status peserta yang sebelumnya diproyeksikan untuk menjadi Komponen Cadangan (Komcad) kini telah ditiadakan. Fokus utama pelatihan kini beralih pada penguatan nasionalisme, patriotisme, dan manajemen kepemimpinan. Hal ini dianggap krusial agar para pengelola koperasi memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni dalam memimpin staf serta membina kerja sama tim yang solid.
Evaluasi juga menyentuh aspek durasi kegiatan. Program yang sebelumnya direncanakan berjalan selama satu bulan penuh kini dipangkas menjadi dua pekan untuk porsi Bela Negara. Sisa waktu yang ada akan dialokasikan untuk pelatihan teknis manajerial yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di lapangan, baik itu modul pengelolaan koperasi maupun pengembangan kampung nelayan.
Dengan adanya perubahan konsep ini, Kemhan berharap kualitas para penggerak pembangunan di tingkat desa tetap terjaga tanpa harus mengabaikan aspek keselamatan peserta. Pelatihan teknis lanjutan nantinya akan diserahkan kepada kementerian terkait untuk memastikan modul yang diberikan selaras dengan target operasional koperasi dan kampung nelayan yang akan mereka kelola di masa depan.