Pemerintah Hong Kong baru saja meresmikan kebijakan kenaikan gaji sebesar 2 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah mendapatkan persetujuan dari komite keuangan Dewan Legislatif pada Jumat lalu. Keputusan ini mencakup alokasi anggaran sebesar HK$6 miliar atau sekitar US$765 juta yang dialokasikan untuk penyesuaian gaji tahunan, termasuk bagi organisasi yang menerima subsidi pemerintah.
Kepala Layanan Sipil Hong Kong menyatakan komitmennya untuk memberikan penyesuaian gaji yang lebih 'wajar dan menarik' di masa depan. Janji ini disampaikan sebagai respons atas kondisi ekonomi dan keuangan publik yang saat ini masih dalam fase pemulihan. Pihak pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat situasional dan akan dievaluasi kembali saat stabilitas ekonomi sudah lebih mapan.
Namun, kebijakan kenaikan gaji flat sebesar 2 persen tersebut menuai kritik tajam dari sejumlah anggota parlemen. Mereka menilai angka tersebut jauh dari ekspektasi dan tidak sejalan dengan rekomendasi survei tren gaji yang dilakukan sebelumnya. Beberapa serikat pekerja bahkan menyatakan kekecewaannya karena angka tersebut dianggap tidak mampu mengimbangi tekanan inflasi yang terus meningkat di wilayah tersebut.
Sebagai perbandingan, survei yang dirilis bulan lalu sebenarnya merekomendasikan kenaikan gaji yang lebih tinggi, yakni 4,12 persen untuk pejabat senior, 2,64 persen untuk staf tingkat menengah, dan 1,17 persen untuk staf junior. Kesenjangan antara rekomendasi survei dan realisasi kebijakan pemerintah inilah yang memicu perdebatan panjang di ruang legislatif terkait kesejahteraan pegawai negeri.
Anggota Dewan Legislatif, Aaron Bok Kwok-ming, secara terbuka menyatakan kekhawatirannya bahwa kenaikan yang minim ini dapat merusak daya tarik profesi layanan sipil di mata talenta muda. Menurutnya, penyesuaian gaji yang tidak selaras dengan inflasi kumulatif berpotensi menurunkan motivasi kerja dan produktivitas para abdi negara yang bertugas di berbagai sektor vital.
Lebih lanjut, Bok menekankan bahwa kebijakan ini memiliki dampak luas, tidak hanya bagi ASN tetapi juga bagi guru, pekerja sosial, dan staf organisasi yang disubsidi pemerintah. Ia memperingatkan bahwa penekanan kenaikan gaji yang terlalu ketat dapat melemahkan permintaan domestik dan pada akhirnya justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan dalam jangka panjang.