Setelah melalui serangkaian tekanan diplomatik dan konflik berkepanjangan, Lebanon kini secara resmi memasuki deklarasi niat dengan Israel. Langkah ini memicu gelombang kritik keras dari berbagai aktor politik di Lebanon, termasuk kelompok Hizbullah dan sekutunya, yang mencerminkan ketegangan domestik yang mendalam. Penolakan publik juga terlihat jelas melalui aksi demonstrasi di jalanan serta sorotan tajam dari media lokal.
Dokumen kesepakatan tersebut dinilai oleh banyak analis sebagai sesuatu yang tidak realistis, penuh dengan risiko politik, dan secara konstitusional meragukan. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah bahwa kerangka kerja ini justru berpotensi menjadi pemicu perang di masa depan, di mana Lebanon kemungkinan besar akan diposisikan sebagai pihak yang disalahkan jika terjadi eskalasi.
Dalam dinamika diplomatik, Israel memiliki rekam jejak dalam menciptakan pengaturan sementara yang ambigu, seperti yang terlihat pada Perjanjian Oslo. Pola serupa kini dikhawatirkan terjadi di Lebanon, di mana deklarasi untuk mengakhiri konflik tanpa penyelesaian masalah mendasar justru menjadi jebakan strategis. Ketidakjelasan ini memberikan ruang bagi Israel untuk mempertahankan kebebasan bertindak sambil menekan Lebanon atas kondisi yang sulit dikendalikan.
Implementasi kesepakatan ini menghadapi hambatan struktural yang masif, terutama karena negara Lebanon tidak memiliki otoritas untuk membubarkan kekuatan militer Hizbullah hanya melalui dekrit. Keberadaan senjata Hizbullah telah mengakar dalam narasi pertahanan dan politik domestik yang kompleks. Upaya untuk mengubah realitas militer ini melalui penandatanganan dokumen di Washington dianggap sebagai langkah yang mengabaikan realitas lapangan.
Di sisi lain, tentara nasional Lebanon juga berada dalam posisi yang sulit. Sebagai institusi yang kekurangan pendanaan dan ketergantungan pada bantuan eksternal yang dibatasi oleh garis merah Amerika Serikat dan Israel, militer Lebanon belum mampu menjadi kekuatan penangkal yang berdaulat. Harapan agar Lebanon bertindak sebagai negara berdaulat penuh di tengah keterbatasan kapasitas militer adalah ekspektasi yang tidak proporsional.
Klausul yang paling mengkhawatirkan dalam kesepakatan ini adalah pembatasan terhadap Lebanon dalam forum politik atau hukum internasional. Dengan membatasi ruang gerak diplomatik dan legal, Lebanon kehilangan instrumen pertahanan non-militer yang krusial. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi juga menutup akses keadilan bagi para korban konflik, yang pada akhirnya memperburuk stabilitas kawasan.