JOHOR BAHRU – Rencana induk (master plan) untuk Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) kini menjadi sorotan setelah adanya silang pendapat antara pemerintah negara bagian Johor dan pemerintah federal Malaysia. Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Ghazi, secara terbuka mengkritik pemerintah pusat atas penundaan peluncuran dokumen strategis tersebut yang dinilai krusial untuk menjaga momentum investasi di wilayah perbatasan.
Onn Hafiz menegaskan bahwa penundaan ini tidak seharusnya terjadi karena dokumen tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian bagi para investor. Menurutnya, master plan ini berfungsi sebagai panduan utama mengenai arah sektor kunci, zonasi investasi, insentif, pengembangan infrastruktur, hingga pengembangan talenta. Tanpa kejelasan ini, daya tarik Johor sebagai destinasi investasi utama di kawasan dapat terganggu.
Dalam pernyataannya pada Kamis (2/7), Onn Hafiz mengungkapkan bahwa peluncuran master plan ini awalnya dijadwalkan pada akhir 2025, namun kemudian diundur menjadi 30 Maret 2026 dan kini kembali tertunda. Ia berargumen bahwa peluncuran tersebut tidak perlu menunggu pertemuan tahunan para pemimpin (Leaders' Retreat) karena masukan dari berbagai lembaga terkait di Singapura dan Malaysia sebenarnya sudah terkumpul.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasir, menegaskan bahwa pemerintah federal tetap berkomitmen penuh terhadap keberhasilan proyek JS-SEZ. Akmal menyebutkan bahwa penundaan teknis ini tidak berdampak negatif terhadap minat investor. Menurut pemerintah pusat, jumlah investor yang tertarik dengan proyek ini justru tetap kuat dan stabil meski jadwal peluncuran dokumen resmi mengalami perubahan.
Situasi ini terjadi di tengah memanasnya kampanye pemilihan negara bagian Johor pada 11 Juli mendatang. Onn Hafiz saat ini memimpin koalisi Barisan Nasional (BN) untuk mempertahankan kekuasaan, sementara pihak penantang utama adalah Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Akmal Nasir, yang juga menjabat sebagai anggota parlemen Johor Bahru, merupakan bagian dari partai pendukung pemerintah pusat.
Proyek JS-SEZ sendiri merupakan inisiatif ambisius yang ditandatangani pada Januari 2025. Target utamanya adalah menarik 100 proyek dengan nilai investasi mencapai RM100 miliar atau sekitar US$25 miliar dalam satu dekade pertama. Selain itu, zona ekonomi ini diharapkan mampu menciptakan 100.000 lapangan kerja baru di sektor-sektor ekonomi bernilai tambah tinggi bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.