Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menghadiri dan memberikan materi motivasi kepemimpinan dalam kegiatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Bogor yang digelar pada Jumat, 19 Juni 2026. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah penguatan karakter kepemimpinan bagi para pengusaha perempuan, sekaligus mendorong peran strategis mereka dalam mempercepat roda perekonomian daerah melalui sektor UMKM.
Dalam pemaparannya, Adityawarman menyoroti keunikan dan kekuatan perempuan dalam menjalankan peran ganda yang kompleks. Menurutnya, kemampuan perempuan untuk bersifat multitasking—mengelola rumah tangga sekaligus memimpin bisnis—merupakan modal kepemimpinan yang langka dan berharga. "Seorang pengusaha perempuan itu tugasnya banyak, sangat multitasking. Di satu sisi harus bertugas di rumah mengurus keluarga, di sisi lain juga sibuk mengurus masyarakat. Jika di rumah dan di luar rumah semua bisa diurus dengan baik, itu sudah sangat luar biasa," ujarnya dengan penuh apresiasi.
Lebih dari sekadar pengelolaan waktu, Adityawarman mendefinisikan ulang esensi kepemimpinan yang seharusnya dijadikan kompas oleh para pengusaha. Ia menegaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan finansial, melainkan dari ketulusan memberikan manfaat bagi orang lain. Kepedulian sosial, menurutnya, adalah pembeda fundamental antara seorang "leader" sejati dengan sekadar pengelola bisnis. "Saya senang dengan Ibu-Ibu IWAPI ini karena ada ketulusan, bukan semata-mata mencari keuntungan. Mau mengurus orang lain dan masyarakat, menurut saya, adalah hal yang spesial," tegasnya.
Berbekal pengalaman memimpin sejumlah komisi di DPRD Kota Bogor, Adityawarman mendorong IWAPI Kota Bogor untuk menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem UMKM. Ia berharap kolaborasi ini mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Ajakan ini selaras dengan program pemerintah pusat yang menempatkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, di mana peran perempuan sangat dominan namun sering kali menghadapi akses terbatas pada pembiayaan dan jaringan pasar.
Di sisi lain, Ketua DPC IWAPI Kota Bogor, Dhany Rose, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan fundamental untuk membekali sekitar 150 anggota dengan pemahaman teknis kepemimpinan organisasi. "Melalui kegiatan ini, kami ingin teman-teman paham bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Mereka harus belajar di dalam organisasi, memahami AD/ART, memahami PKO, dan yang terpenting adalah membangun jiwa leadership di dalam diri mereka sendiri," ujar Dhany. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kaderisasi kepemimpinan yang berkelanjutan, bukan hanya momen inspirasi sesaat.
Kurikulum kegiatan juga diperluas ke domain digital dengan menyelenggarakan pembekalan pemanfaatan media sosial dan digitalisasi untuk pengembangan bisnis. Langkah ini sangat krusial mengingat kesenjangan digital (digital divide) yang masih dihadapi banyak pelaku UMKM perempuan di Indonesia. Kemampuan memanfaatkan platform digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memperluas jangkauan pasar, efisiensi operasional, dan ketahanan bisnis di era pasca pandemi.
Konteks yang lebih luas menunjukkan urgensi inisiatif semacam ini. Data Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat bahwa lebih dari 60 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, namun kontribusi mereka terhadap PDB sering kali tidak sebanding dengan potensi karena keterbatasan akses modal, jaringan, dan kapasitas manajerial. Penguatan kepemimpinan berbasis organisasi seperti IWAPI menjadi salah satu jalur paling efektif untuk mengatasi hambatan struktural tersebut melalui advokasi kebijakan, *peer learning*, dan akses ke sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau perorangan.
Peran DPRD sebagai fungsi legislatif dan pengawas di tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan kolaborasi ini. Adityawarman tidak hanya berbicara sebagai motivator, tetapi juga sebagai pembuat kebijakan yang berpotensi mengeluarkan produk hukum pendukung, seperti Perda Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM berbasis gender, atau anggaran daerah yang alokasinya sensitif terhadap kebutuhan pengusaha perempuan. Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan organisasi masyarakat sipil inilah yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang *enabling environment*.
Ke depan, IWAPI Kota Bogor diharapkan mampu memanfaatkan *momentum* ini untuk memperkuat jaringan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan universitas untuk riset produk, bank untuk skema pembiayaan berkelanjutan, dan platform e-commerce untuk akses pasar. Penguatan *leadership* yang dibarengi kompetensi digital dan literasi kebijakan akan mengubah narasi pengusaha perempuan dari "pelaku usaha mikrol" menjadi "pemimpin transformasi ekonomi daerah". Inilah investasi jangka panjang yang dampaknya melampaui sekadar pertumbuhan bisnis individu, melainkan membangun ketahanan ekonomi masyarakat secara kolektif.