Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa kawasan perbatasan bukan sekadar garis pembatas wilayah, melainkan etalase pertama yang membentuk citra Indonesia di mata dunia. Pesan itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Senin (17/8/2026).
Dalam sambutannya, Rifqinizamy menyoroti peran strategis PLBN Entikong sebagai pintu gerbang utama lintas batas darat dengan Malaysia. Ia menegaskan bahwa setiap petugas yang bertugas di garis depan harus menyadari bahwa sikap dan pelayanan mereka langsung mencerminkan karakter bangsa. "Jadilah pintu masuk dan etalase pertama yang ramah, yang memberikan kesan terbaik bagi siapa pun warga negara asing yang melintasi perbatasan," ujarnya tegas.
Pemilihan lokasi upacara di Entikong bukan tanpa alasan. Titik lintas batas ini mencatat volume lalu lintas orang dan barang tertinggi di Kalimantan Barat, menghubungkan Pontianak dengan Kuching, Sarawak. Setiap hari, ribuan pengendara roda dua, roda empat, hingga truk kontainer melintas melalui gerbang ini untuk kepentingan perdagangan, pariwisata, maupun kegiatan sosial budaya masyarakat perbatasan.
Sejak diberlakukan kembali kebebasan bebas visa bagi warga negara ASEAN dan negara mitra tertentu pasca pandemi, kunjungan wisatawan asing ke Entikong melonjak signifikan. Data Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat mencatat peningkatan kedatangan wisatawan mancanegara melalui gerbang darat Entikong mencapai 42 persen sepanjang triwulan pertama 2026 dibanding periode sama tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan urgensi standar pelayanan internasional.
Rifqinizamy mengingatkan bahwa pengelolaan perbatasan modern tidak boleh terjebak pada paradigma keamanan semata. Aspek pelayanan publik, kenyamanan pengguna, serta kecepatan proses imigrasi dan bea cukai harus disejajarkan. Ia mencontohkan praktik di beberapa negara tetangga yang telah menerapkan sistem e-gate dan klarifikasi risiko berbasis data untuk mempercepat aliran tanpa mengorbankan pengawasan.
Di sisi lain, kehadiran pejabat perbatasan Tebedu, Malaysia, dalam upacara tersebut menandakan komitmen bilateral memperlancar kerjasama lintas batas. Kedua negara tengah menyelesaikan negosiasi Memorandum of Understanding (MoU) terbaru soal pengelolaan perbatasan terpadu yang mencakup standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus darurat, evakuasi medis, hingga perlindungan buruh migran tidak tercatat.
Masyarakat adat Dayak dan Melayu yang hadir dalam upacara memberikan nuansa keberagaman budaya yang justru menjadi daya tarik tersendiri. Pertunjukan Reog Ponorogo, tari Melayu, tari Dayak, hingga atraksi pencak silat yang digelar merata di halaman PLBN menunjukkan bahwa perbatasan juga ruang dialog budaya, bukan hanya transaksi administrasi.
Keterlibatan Paskibraka Kecamatan Entikong dan personel Satgas Pamtas Yonarmed 19/Bogani dalam upacara pengibaran bendera menegaskan sinergi TNI-Polri dengan komponen masyarakat dalam menjaga kedaulatan. Komandan Satgas Pamtas, Letkol Arm M. Yasin, mengungkapkan personel rutin melakukan patroli gabungan dengan polis perbatasan Malaysia untuk mencegah penyelundupan dan pelanggaran wilayah.
Analis keamanan maritim dan darat, Yusuf Antonius dari Universitas Tanjungpura, menilai naratif "perbatasan sebagai etalase" relevan dengan doktrin manajemen perbatasan modern yang beralih dari pendekatan sekuritisasi ke human security. Menurutnya, Indonesia perlu mengadopsi standar ASEAN Single Window secara penuh di Entikong guna mendukung koridor ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).
Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau melalui Bupati Yohanes Baskoro sudah menyiapkan rencana pengembangan kawasan PLBN Entikong menjadi integrated border township dengan fasilitas pasar modern, terminal terpadu, kawasan wisata budaya, serta pusat layanan administrasi terpadu. Proyek bernilai Rp 1,2 triliun itu ditargetkan mulai konstruksi awal 2027 dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS).
Masa depan pengelolaan perbatasan Entikong akan diuji kemampuan Indonesia menyeimbangkan tiga pilar: keamanan nasional, kelancaran perdagangan, serta kemanusiaan. Jika pelayanan di gerbang depan benar-benar ramah, efisien, dan berdimensi budaya, Entikong tidak hanya menjadi pintu masuk barang dan orang, tapi pintu masuk kepercayaan dunia pada kapasitas tata kelola Indonesia.