Khalil Al Hayya resmi terpilih sebagai pemimpin baru Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Pemilihan ini terjadi hampir dua tahun setelah pendahulunya, Yahya Sinwar, tewas dalam serangan Israel pada Oktober 2024. Al Hayya, yang dikenal sebagai negosiator ulung, diperkirakan akan mempertahankan pendekatan pragmatis dalam negosiasi gencatan senjata dan masa depan Gaza.
Proses pemilihan berlangsung ketat. Al Hayya mengalahkan mantan kepala biro politik Hamas Khaled Meshaal hanya dengan selisih satu suara. Sejak kematian Sinwar, Hamas dikelola oleh dewan kepemimpinan beranggotakan lima orang, di mana Al Hayya menjadi anggota kunci. Kini, ia resmi memimpin organisasi tersebut dari pengasingan.
Lahir dan besar di Gaza, karier Al Hayya melesat setelah negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Ia menjadi negosiator utama Hamas dan selama ini menjalin komunikasi langsung dengan pihak luar, termasuk Amerika Serikat. Al Hayya diketahui pernah bertemu dengan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, serta utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.
Hubungan dengan Witkoff menjadi salah satu modal penting. Witkoff bahkan pernah secara terbuka menyampaikan belasungkawa atas kematian putra Al Hayya yang tewas saat menghadiri pertemuan di Doha. "Kami berdua anggota klub yang sangat buruk: orang tua yang menguburkan anak-anaknya," ujar Witkoff dalam wawancara dengan CBS News, seperti dikutip Al Jazeera.
Para pengamat menilai terpilihnya Al Hayya tidak akan mengubah struktur internal Hamas secara mendasar. Ia adalah figur keberlanjutan. "Dia adalah kandidat yang sangat mewakili kesinambungan. Dia adalah wakil kepala di Gaza di bawah Sinwar dan telah dekat dengan kepemimpinan senior untuk beberapa waktu," kata Hugh Lovatt, peneliti kebijakan senior di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR).
Lovatt menambahkan meskipun Al Hayya kerap digambarkan sebagai tokoh garis keras dan dekat dengan Iran, kedua hal itu perlu dicermati. "Tentu ada tokoh yang lebih garis keras di internal Hamas, dan Al Hayya telah membuktikan dirinya seorang pragmatis selama negosiasi gencatan senjata. Demikian pula dengan Iran, tidak ada indikasi Hamas akan berada di bawah kendali Teheran," ujarnya.
Sementara itu, peneliti ECFR lainnya, Muhammad Shehada, menyebut Al Hayya sebagai bagian organik dari poros perlawanan Iran, tetapi ia nyaman menempuh jalur negosiasi. "Witkoff sangat ingin bernegosiasi langsung dengan Al Hayya," ungkap Shehada.
Dari kacamata Indonesia, pergantian pucuk pimpinan Hamas ini patut dicermati. Indonesia selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendorong proses perdamaian yang adil. Pemerintah Indonesia umumnya menghormati pilihan internal Palestina selama tetap mengedepankan dialog. Belum ada pernyataan resmi dari Kemlu RI, tetapi kalangan masyarakat pro-Palestina di Indonesia akan terus memantau bagaimana arah baru Hamas di bawah Al Hayya.
"Pengangkatan ini menyampaikan dua pesan penting. Pertama, struktur dan proses internal Hamas masih utuh berfungsi meskipun menghadapi rintangan berat. Kedua, Gaza masih mendapat porsi terbesar dalam pengambilan keputusan. Ini tidak berarti politik lebih garis keras, tetapi menunjukkan fokus tetap pada basis Gaza sebagai prioritas," jelas Khaled Al Hroub, profesor di Universitas Northwestern Qatar.
Ke depan, Al Hayya diprediksi akan memanfaatkan jaringan diplomatiknya untuk mendorong perundingan yang dimediasi AS. Meski begitu, Israel dan AS masih melihat Hamas sebagai musuh. Hubungan dengan Iran juga harus dijaga. Dengan melemahnya fungsi militer Hamas akibat serangan Israel, organisasi ini lebih mengandalkan pengaruh administratif di Gaza, termasuk di bidang kesehatan dan penyelamatan darurat.
Pilihan Al Hayya menjadi titik balik potensial. Figur pragmatis seperti dia bisa membuka ruang dialog baru, tetapi keberhasilannya tergantung pada kesediaan pihak lain untuk berunding. Indonesia, sebagai anggota OKI dan sahabat Palestina, tentu berharap setiap dinamika membawa Palestina lebih dekat pada kemerdekaan yang diimpikan.