Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, secara resmi mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga akademisi untuk bersinergi dalam mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di sektor kelautan dan perikanan. Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema 'Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan' yang berlangsung di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Dalam paparannya, Menteri Trenggono menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk menyatukan visi nasional. Konsolidasi ini sangat krusial agar seluruh program prioritas KKP pada tahun 2026 dapat berjalan dengan kecepatan tinggi, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir di seluruh tanah air.
Sektor kelautan dan perikanan dinilai memiliki posisi vital dalam mendukung agenda besar pemerintah, termasuk implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama pembangunan sektor ini diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional, khususnya melalui penyediaan protein hewani dari ikan serta peningkatan produksi garam dalam negeri.
KKP menetapkan enam program unggulan strategis, di antaranya pembangunan 5.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih hingga tahun 2029. Selain itu, terdapat inisiatif pengembangan 40.000 titik budidaya ikan darat di 500 kabupaten/kota serta proyek swasembada garam nasional dengan target pengembangan tambak seluas 2.000 hektare untuk menekan angka impor.
Selain itu, KKP juga fokus pada revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa seluas 14.000 hektare dan pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare. Program ini didukung pula dengan modernisasi kapal perikanan guna meningkatkan daya saing nelayan sekaligus menunjang kebijakan penangkapan ikan terukur yang berkelanjutan.
Dalam implementasinya, KKP menerapkan pendekatan bottom-up yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, diharapkan program-program ini dapat menjawab kebutuhan lokal secara spesifik, sehingga menciptakan rasa kepemilikan yang kuat serta memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan.