Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar operasi pengiriman bantuan kemanusiaan skala besar untuk merespons bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 50 ton logistik darurat dilepaskan dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Senin (18/8), menggunakan Kapal Pengawas Orca 06 milik KKP.
Komposisi bantuan mencakup 40 ton dari alokasi anggaran KKP dan 10 ton kontribusi Pemprov Sultra. Barang-barang yang dikirim meliputi sembako pokok seperti beras, mie instan, minyak goreng, dan gula, serta kebutuhan khusus berupa biskuit, ikan kaleng, perlengkapan bayi dan ibu hamil, selimut, hingga pasokan obat-obatan. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pengiriman tahap ini difokuskan untuk penanganan darurat masa tanggap darurat.
Gempa bumi berkekuatan besar mengguncang wilayah Maumere dan sekitarnya beberapa hari lalu, menewaskan puluhan jiwa dan merusak ribuan unit hunian serta fasilitas umum. Akses jalan darat ke sejumlah kecamatan terpencil terputus akibat longsoran, menyulitkan distribusi bantuan dari titik pengumpulan utama di Kupang. Kondisi inilah yang mendorong KKP memanfaatkan armada laut untuk menciptakan jalur logistik alternatif.
Pemilihan rute laut via Selat Flores dinilai paling efisien mengingat lokasi Pelabuhan PPS Kendari yang relatif dekat dengan Maumere dibandingkan pelabuhan-pelabuhan besar lain. Perjalanan diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga hari tergantung kondisi cuaca dan arus di Perairan Flores. Armada Orca 06 dipilih karena memiliki kapasitas muat besar dan dilengkapi fasilitas pendingin untuk menjaga kualitas bahan makanan selama pelayaran.
Di sisi lain, KKP tidak hanya berperan sebagai pengirim logistik. Jajaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Peralatan Penangkapan Ikan (PSDKP) telah menyiapkan sejumlah armada operasional di wilayah Konawe yang siap dikerahkan kapan saja jika diperlukan tambahan kapasitas angkutan. Tim lapangan juga mulai melakukan pendataan komprehensif terhadap masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan yang terdampak bencana.
Pendataan ini krusial karena NTT merupakan salah satu provinsi dengan potensi perikanan tangkap dan budidaya terbesar di Indonesia. Ribuan nelayan skala kecil dan petani ikan kerapu serta rumput laut bermukim di pesisir Maumere, Sikka, dan Ende. Kerusakan perahu, jaring, karamba jaring apung, serta fasilitas pengolahan pasca panen berpotensi melumpuhkan perekonomian keluarga nelayan untuk bulan-bulan ke depan.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyoroti makna kemanusiaan di balik operasi ini. "Di sela-sela agenda peringatan HUT ke-81 RI, kita bersama KKP bergerak cepat menyalurkan kepedulian," ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan semangat gotong royong antardaerah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia saat menghadapi musibah. Sultra sendiri pernah menjadi penerima bantuan serupa saat banjir bandang melanda Kendari tahun 2019.
Koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana kali ini menunjukkan perbaikan dibandingkan gempa Lombok 2018. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno telah mengarahkan sinkronisasi data kebutuhan antara BNPB, Kementerian Sosial, dan kementerian teknis terkait. KKP sebagai pengelola wilayah laut ikut terlibat dalam forum koordinasi ini.
Namun, tantangan logistik di NTT tetap kompleks. Topografi pulau-pulau kecil dengan pelabuhan minim fasilitas, musim angin timur yang mengakibatkan gelombang tinggi di Selat Flores, serta keterbatasan armada ro-ro dan kapal penyeberangan komersial menjadi hambatan nyata. Pengalaman gempa Flores 1992 menunjukkan bantuan sering tertimbun di pelabuhan utama karena tidak ada armada feeder ke pelabuhan-pelabuhan kecil.
Langkah selanjutnya yang dikaji KKP adalah pengiriman tahap kedua berupa peralatan produksi perikanan: mesin pendingin, alat tangkap pengganti, bibit ikan, dan pakan ternak ikan. Program rehabilitasi ekonomi nelayan akan disinkronkan dengan program Pemulihan Pascabencana (Rehabilitation and Reconstruction) yang dipimpin BNPB. Dana alokasi khusus untuk sektor kelautan dan perikanan sudah disiapkan dalam APBN-P 2025.
Operasi Orca 06 ini juga menjadi uji nyata kapabilitas armada pengawasan KKP di luar fungsi utama eradicasi illegal fishing. Kapal kelas 60 meter ini dirancang multi-misi dengan daya tahan laut 14 hari dan kapasitas muatan 200 ton. Keberhasilan misi kemanusiaan ini dapat menjadi referensi untuk pengoptimalan 42 unit armada PSDKP tersebar di seluruh perairan Indonesia.
Bagi warga Maumere yang menunggu di tenda pengungsian, kedatangan Orca 06 bukan sekadar bantuan material. Ia melambangkan kehadiran negara di ujung tanduk nusantara — bukti bahwa jarak geografis tidak memisahkan rasa solidaritas. Selama kapal itu berlayar menembus gelombang Flores, puluhan ribu pasang mata di pesisir timur NTT menantikan tanda harapan berupa siluet kapal merah putih di ufuk.