Parlemen Israel, Knesset, resmi dibubarkan pada Jumat ini menjelang pemilihan umum nasional yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026. Langkah ini menandai momen bersejarah karena merupakan kali pertama badan legislatif tersebut menyelesaikan masa jabatan penuh sejak tahun 1988.
Pembubaran ini terjadi di tengah periode paling kontroversial dalam sejarah modern Israel. Pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tengah menghadapi tekanan hebat akibat kebijakan perang di Gaza, konflik dengan Iran, serta eskalasi di Lebanon. Selain itu, ekspansi pemukiman ilegal di Tepi Barat yang agresif terus memicu kecaman internasional.
Ketidakstabilan politik ini semakin diperparah oleh tuduhan terhadap Netanyahu terkait korupsi dan upayanya melakukan reformasi yudisial yang dianggap melemahkan institusi negara. Kritikus menilai kebijakan Netanyahu sering kali mempolitisasi layanan keamanan demi mempertahankan kekuasaan politiknya sendiri.
Menjelang pemilu, peta politik Israel menunjukkan pergeseran ke arah kanan. Berdasarkan jajak pendapat terbaru dari Channel 12, mantan Kepala Staf Militer Gadi Eizenkot melalui partai barunya, Yashar, muncul sebagai penantang terkuat bagi Netanyahu dan partai Likud. Proyeksi menunjukkan Yashar berpotensi meraih 23 kursi, sedikit unggul dari Likud yang diprediksi mengantongi 22 kursi.
Di sisi lain, Naftali Bennett dan Yair Lapid juga bersaing melalui aliansi 'Together' yang diproyeksikan meraih 16 kursi. Meskipun oposisi menawarkan gaya kepemimpinan yang berbeda, tidak ada kandidat yang secara tegas menentang keterlibatan militer Israel dalam konflik regional. Kritik utama oposisi lebih terfokus pada manajemen perang dan dampak kebijakan terhadap citra internasional Israel, bukan pada esensi konfliknya.
Salah satu isu paling sensitif yang akan mewarnai kampanye adalah wajib militer bagi warga Yahudi ultra-Ortodoks. Pemerintah saat ini sangat bergantung pada dukungan partai-partai ultra-Ortodoks, yang sering kali mendapatkan pengecualian dari kewajiban militer sebagai imbalan dukungan politik. Eizenkot, Lapid, dan Bennett telah menyatakan komitmen untuk mengakhiri kebijakan kompromi ini demi keadilan sosial.
Meskipun terdapat persaingan ketat, hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa tidak ada blok yang akan meraih mayoritas mutlak di Knesset yang beranggotakan 120 kursi tersebut. Blok oposisi diprediksi hanya akan mengumpulkan 59 kursi, sementara blok pro-Netanyahu akan meraih 51 kursi. Sisa 10 kursi akan dipegang oleh partai-partai Arab yang secara historis memiliki peran terbatas dalam pembentukan koalisi.
Situasi ini memaksa para politisi untuk melakukan negosiasi koalisi yang rumit setelah pemilu berakhir. Tanpa mayoritas tunggal, pembentukan pemerintahan baru akan sangat bergantung pada kemampuan partai-partai kecil untuk bersepakat.
Bagi masyarakat internasional, hasil pemilu ini akan menentukan arah kebijakan keamanan Timur Tengah. Jika Netanyahu tetap berkuasa, ketegangan di perbatasan kemungkinan besar akan terus meningkat. Sebaliknya, kemenangan oposisi mungkin membawa perubahan gaya diplomasi, meski esensi kebijakan keamanan Israel tetap akan menjadi fokus utama bagi stabilitas kawasan.
Ketidakpastian ini menciptakan dinamika geopolitik yang sangat cair. Dunia kini menanti apakah pemilu Oktober mendatang akan membawa stabilitas baru atau justru memperdalam polarisasi sosial di dalam negeri Israel.