Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menjalin kemitraan strategis dengan GIZ Indonesia dan ASEAN untuk memperkuat pemanfaatan Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA). Inisiatif ini diproyeksikan menjadi fondasi data krusial dalam mengakselerasi transisi ekonomi hijau di Indonesia.
Karin Allgoewer, Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ, menyatakan bahwa melalui AKSARA, pemerintah berupaya menyediakan data penurunan emisi yang lebih akurat dan terintegrasi. Hal ini diharapkan menjadi landasan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih solid di masa depan, mengingat pentingnya basis data yang valid dalam pengambilan keputusan strategis.
Selain fokus pada metodologi penghitungan emisi yang sesuai standar internasional, kerja sama ini menyasar peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Peningkatan kapabilitas ini dipandang krusial agar daerah mampu mengimplementasikan sistem pelaporan yang mendukung pembiayaan hijau, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat berdampak nyata terhadap iklim.
Dalam kolaborasi ini, GIZ memberikan dukungan teknis dalam penyusunan metodologi penghitungan Gas Rumah Kaca (GRK) yang transparan. Integrasi sistem pemantauan ini juga diselaraskan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement serta standar Enhanced Transparency Framework, yang menuntut akuntabilitas pelaporan yang lebih tinggi.
Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, penurunan emisi dan Indeks Ekonomi Hijau menjadi indikator utama dalam transformasi ekonomi nasional. Optimalisasi AKSARA dibahas secara mendalam dalam Lokakarya Nasional 2026 yang melibatkan perwakilan Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Lebih jauh, aplikasi AKSARA kini terintegrasi dengan fitur Climate Budget Tagging melalui platform CONNECT milik Kementerian Keuangan. Integrasi ini memungkinkan pemantauan belanja daerah untuk program iklim secara lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek-proyek pembangunan rendah karbon di tanah air.