Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, memberikan tanggapan serius terkait fenomena maraknya kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Menurutnya, akar permasalahan dari perilaku rasuah ini terletak pada besarnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang kepala daerah, yang cenderung bersifat absolut dan tak terbatas.
Dede menjelaskan bahwa kekuasaan yang terlalu besar sering kali disalahgunakan oleh pimpinan daerah untuk menekan bawahan demi kepentingan pribadi. Kondisi ini menciptakan celah lebar bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan di tingkat daerah.
Menanggapi situasi tersebut, Komisi II DPR berencana melakukan peninjauan kembali terhadap tugas dan kewenangan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dede membuka peluang bagi adanya revisi regulasi guna membatasi kewenangan absolut tersebut agar tercipta sistem pengawasan yang lebih efektif dan transparan.
Politikus Partai Demokrat ini menekankan bahwa pengurangan kewenangan berpotensi menurunkan budaya korupsi secara signifikan. Dengan membatasi ruang gerak kekuasaan yang tidak terkontrol, diharapkan kepala daerah akan lebih fokus pada tanggung jawab pelayanan publik daripada mengejar keuntungan pribadi melalui jabatan mereka.
Selain faktor kewenangan, Dede juga menanggapi argumen mengenai mahalnya biaya politik dan hak keuangan kepala daerah yang dianggap belum proporsional. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah pembenaran mutlak atas tindakan korupsi, mengingat seluruh kebutuhan operasional kepala daerah seharusnya sudah terpenuhi oleh negara.
Pada akhirnya, Dede mengembalikan esensi kepemimpinan kepada integritas individu. Ia menyoroti bahwa banyak kepala daerah yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik tanpa melakukan korupsi, yang membuktikan bahwa niat awal untuk mengabdi kepada masyarakat tetap menjadi faktor penentu utama dalam mencegah perilaku menyimpang.