Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan komitmen penuh lembaganya dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Langkah ini dinilai krusial sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 di Jakarta.
Titiek menyoroti bahwa sektor kelautan dan perikanan bukan sekadar urusan produksi ikan, melainkan pilar strategis masa depan bangsa. Mengingat posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, sektor ini memegang peranan vital dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi nasional. Komisi IV DPR RI berkomitmen memastikan kebijakan yang diambil mampu menyentuh akar rumput, khususnya para nelayan dan pelaku usaha kecil di sektor perikanan.
Dalam kapasitasnya sebagai mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komisi IV DPR RI terus mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari sisi legislasi, DPR telah melahirkan berbagai regulasi strategis seperti Undang-Undang Perikanan serta Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Aturan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan nyata bagi nelayan, pembudi daya ikan, hingga petambak garam di seluruh pelosok Indonesia.
Di sektor anggaran, dukungan nyata terlihat dari peningkatan alokasi dana KKP. Pada tahun anggaran 2026, anggaran KKP ditetapkan sebesar Rp13 triliun, dan angka tersebut disetujui untuk meningkat menjadi Rp15,6 triliun pada pagu indikatif tahun 2027. Peningkatan anggaran ini ditujukan untuk mengakselerasi program prioritas nasional agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan daerah sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Fokus pembangunan untuk wilayah pesisir mencakup modernisasi kapal perikanan, penguatan sarana produksi, serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Sementara itu, untuk kawasan budidaya, pemerintah memfokuskan pada revitalisasi tambak udang terintegrasi dan pengembangan sentra industri garam nasional. Upaya ini dilakukan demi mencapai kemandirian pangan nasional serta meningkatkan nilai tambah produk perikanan di pasar domestik maupun internasional.
Selain menyasar wilayah pesisir, Komisi IV DPR RI juga menekankan pentingnya inklusivitas pembangunan perikanan bagi daerah non-pesisir. Melalui pengembangan budidaya ikan darat berbasis potensi lokal, diharapkan manfaat ekonomi dari sektor perikanan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Komisi IV akan terus melakukan pengawasan ketat agar setiap alokasi anggaran tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.