Komisi VI DPR RI bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Situbondo menggelar sosialisasi kemitraan BUMN untuk memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Negeri 2 Situbondo pada Sabtu tersebut menyasar pelaku usaha lokal serta anggota Muslimat NU.
Fokus utama dari pertemuan ini adalah memberikan edukasi mendalam mengenai literasi keuangan serta mempermudah akses pembiayaan yang selama ini sering menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil. Melalui sinergi ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih memahami instrumen perbankan yang tersedia untuk menopang keberlangsungan bisnis mereka.
Anggota Komisi VI DPR RI, HM Nasim Khan, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga ruang dialog bagi warga untuk mengadukan hambatan yang mereka temui saat berurusan dengan lembaga jasa keuangan.
Salah satu materi krusial yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program pemerintah ini menjadi tulang punggung permodalan bagi banyak pelaku usaha, namun edukasi mengenai tata cara pengajuan serta pengelolaan risikonya masih perlu ditingkatkan di tingkat akar rumput.
Selain akses pembiayaan formal, edukasi mengenai bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal turut diberikan. Mengingat tingginya penetrasi penggunaan ponsel pintar di kalangan masyarakat, risiko terjerat layanan keuangan ilegal menjadi ancaman nyata yang harus dimitigasi melalui peningkatan pemahaman literasi digital.
Langkah yang dilakukan Komisi VI DPR RI ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengawal pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan menjembatani pelaku UMKM dan perbankan, diharapkan kesenjangan akses modal yang selama ini membatasi skala usaha dapat ditekan secara signifikan.
Secara makro, keterlibatan perbankan Himbara dalam menjangkau pelaku usaha di pelosok daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. UMKM terbukti menjadi sektor yang paling tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi, sehingga dukungan pembiayaan yang tepat sasaran menjadi kunci utama keberhasilan mereka.
Nasim menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal kendala yang dihadapi masyarakat, khususnya di Dapil Jatim III yang mencakup Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Pendampingan berkelanjutan dinilai lebih efektif dibandingkan sekadar sosialisasi satu arah.
Dalam paparannya, Nasim menyebutkan bahwa ke depannya, sinergi ini akan diperluas dengan melibatkan jaringan bank Himbara lainnya serta berbagai BUMN lain. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan resmi.
"Kami akan terus memantau setiap kendala yang dialami warga, baik terkait akses modal maupun permasalahan perbankan lainnya," ujar Nasim di hadapan para peserta sosialisasi. Komitmen ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya.
Proyeksi ke depan, digitalisasi perbankan akan menjadi fokus dalam edukasi kemitraan ini. Dengan semakin banyaknya transaksi yang beralih ke kanal digital, masyarakat di daerah diharapkan tidak tertinggal dan mampu memanfaatkan teknologi untuk efisiensi usaha.
Secara keseluruhan, inisiatif ini menunjukkan peran aktif DPR RI dalam mengawasi kinerja BUMN agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sinergi antara legislatif, perbankan, dan pelaku UMKM adalah model kolaborasi yang ideal untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan.