Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banjarsari di Kota Surakarta, Jawa Tengah, terbukti mampu mengubah narasi ekonomi kerakyatan dari sekadar slogan menjadi realitas bisnis yang menguntungkan. Dalam kurun waktu enam bulan pertama tahun 2026, koperasi yang baru beroperasi penuh sejak September 2025 ini berhasil membukukan omzet melebihi Rp300 juta, sebuah lompatan signifikan dibandingkan sisa hasil usaha (SHU) Rp2 juta saja pada akhir 2025. Pencapaian ini menempatkan KKMP Banjarsari sebagai salah satu implementasi paling konkret dari program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digencarkan pemerintah pusat.
Ketua KKMP Banjarsari, Budi Agung Setyowicoyo, mengungkapkan bahwa koperasi ini lahir dari kebutuhan nyata warga, bermula dari sebuah garasi sederhana. Anggota yang awalnya hanya 32 orang kini membengkak menjadi sekitar 130 orang, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap model usaha ini. "Koperasi kami berdiri dan bergerak untuk melayani masyarakat dalam penyediaan gerai sembako. Kemudian kita juga bekerja sama dengan UMKM di Kota Surakarta," ujar Budi saat ditemui di Surakarta, Minggu (29/6/2026).
Model bisnis KKMP Banjarsari tidak sekadar berjualan eceran. Koperasi ini sengaja dirancang memainkan dua peran strategis sekaligus: sebagai off-taker (pembeli tetap) bagi produk UMKM lokal dan sebagai hub distribusi kebutuhan pokok (sembako) bagi warga. Sebagai off-taker, koperasi menyerap produksi UMKM seperti makanan olahan, keripik, hingga produk kerajinan, memberikan kepastian pasar yang selama ini jadi momok pelaku usaha mikro. Sementara sebagai hub distribusi, koperasi bekerjasama dengan Bulog, ID Food, dan distributor besar lainnya untuk mempersingkat rantai pasokan, sehingga harga jual ke anggota dan warga bisa lebih kompetitif dibandingkan pasar umum.
Pendekatan rantai nilai pendek (short supply chain) ini menjadi kunci keberhasilan. Dengan mengeliminasi lapisan perantara berlebihan, margin keuntungan bisa dialokasikan kembali ke anggota melalui SHU dan harga barang lebih terjangkau. Budi optimistis, dengan momentum ini, omzet dan SHU akhir tahun 2026 akan melonjak tajam. "Saya meyakini ke depan, dari di akhir tahun omzet kami akan meningkat tajam terkait dengan pembukuan SHU-nya," tegasnya.
Keberhasilan di tingkat kelurahan ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, menegaskan bahwa program KDKMP adalah instrumen utama dalam memperkuat perekonomian kerakyatan. "Pemerintah Republik Indonesia punya gawe yang cukup besar, bagaimana menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan dengan membangun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," kata Sumarno. Ia menyoroti bahwa keberlanjutan koperasi tidak hanya soal modal, tapi regenerasi kader dan pemahaman nilai-nilai koperasi itu sendiri.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, Jawa Tengah menjadi provinsi pelopor yang mengintegrasikan pendidikan perkoperasian ke dalam kurikulum sekolah melalui Program Insersi Pendidikan Perkoperasian. Program ini menargetkan sekitar 6,38 juta peserta didik mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, hingga SLB. "Kami punya konsep untuk insersi pendidikan koperasi, karena apa? Pemahaman terhadap konsep koperasi mungkin belum dipahami secara utuh," jelas Sumarno. Langkah ini bertujuan menanamkan mentalitas gotong royong dan kemandirian ekonomi sejak dini, menciptakan generasi yang siap memimpin dan mengelola koperasi di masa depan.
Secara nasional, program KDKMP ini menjadi salah satu pilar kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal sebagai Prabowonomics. Targetnya ambisius: 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih beroperasi akhir 2026. Per Juni 2026, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mencatat sekitar 30 ribu unit sudah terbentuk. Kasus KKMP Banjarsari membuktikan bahwa dengan tata kelola profesional, kolaborasi BUMDes/Koperasi dengan UMKM, serta dukungan akses pasokan dari BUMN seperti Bulog, target omzet ratusan juta hingga miliaran per koperasi bukanlah hal mustahil.
Namun, tantangan ke depan tetap ada. Skalabilitas model ini butuh standarisasi akuntansi, manajemen risiko, dan adopsi teknologi digital untuk pencatatan anggota, inventaris, hingga e-commerce. Koperasi juga harus menghindari jebakan "koperasi konco" (koperasi sekadar komando) yang hanya mengandalkan dana hibah tanpa usaha produktif. Kisah sukses Banjarsari seharusnya dijadikan benchmarks (tolok ukur) dan dikembangkan menjadi modul pelatihan bagi pengurus koperasi lain di seluruh Nusantara, agar ekonomi kerakyatan benar-benar berdaya saing dan mandiri.